Halorakyat.id — Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka defisit tersebut menunjukkan pelebaran dibandingkan posisi akhir September 2026 yang tercatat sebesar 1,24 persen PDB. Namun demikian, realisasi ini tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,02 persen PDB. Di sisi lain, keseimbangan primer hingga Oktober 2026 tetap mencatatkan surplus sebesar Rp114,8 triliun.
Dari sisi pendapatan, total penerimaan negara hingga akhir Oktober 2026 telah terkumpul sebesar Rp2.618 triliun atau memenuhi 83 persen dari target APBN 2026. Capaian pendapatan tersebut tumbuh 23,9 persen secara tahunan (YoY), didorong oleh lonjakan penerimaan pajak yang tumbuh 23,2 persen YoY berkat peningkatan aktivitas ekonomi domestik serta efektivitas implementasi sistem Coretax.
Selain dorongan penerimaan pajak, penurunan nilai restitusi pajak turut memperkuat penerimaan kas negara. Realisasi restitusi pajak hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp208,7 triliun, atau mengalami penurunan 38,7 persen YoY jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp340,5 triliun.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) membukukan pertumbuhan signifikan sebesar 37 persen YoY menjadi Rp551,8 triliun dan berhasil melampaui target APBN 2026. Kenaikan PNBP tersebut ditopang oleh setoran surplus Bank Indonesia serta adanya pendapatan non-berulang (one-off) dari hasil penertiban kawasan hutan sebesar Rp55 triliun.
Memasuki komponen pengeluaran, belanja negara hingga akhir Oktober 2026 tercatat tumbuh 15,6 persen YoY. Pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada PLN dan Pertamina membengkak hingga Rp415,8 triliun atau naik 32 persen YoY, seiring dengan peningkatan volume penyaluran BBM bersubsidi sebesar 9,5 persen YoY serta pupuk bersubsidi sebesar 9,7 persen YoY.
Adapun nilai kompensasi energi yang menjadi bagian dari alokasi subsidi tersebut tercatat stabil pada level Rp154,4 triliun sejak Agustus 2026. Pada saat yang sama, realisasi penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp173,2 triliun, sejalan dengan penyesuaian total alokasi anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan proyeksi atau outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Keputusan ini diambil meski sejumlah asumsi makroekonomi dalam APBN meleset dari perkiraan awal, termasuk rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang menyentuh 94,4 dolar AS per barel, penyaluran lifting migas di bawah target, serta rata-rata nilai tukar rupiah yang berada pada posisi Rp17.529 per dolar AS.
Pada segmen pembiayaan, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto hingga Oktober 2026 telah terealisasi sebesar Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target tahunan. Meskipun pasar SBN sempat tertekan akibat pengumuman konsultasi evaluasi status pasar saham Indonesia oleh MSCI pada pertengahan Oktober, permintaan investor kembali pulih pada lelang pertengahan November dengan incoming bid mencapai Rp79,7 triliun.
Di sektor korporasi perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan laba bersih secara mandiri (bank only) sebesar Rp4,6 triliun pada Oktober 2026, naik 11 persen YoY. Secara kumulatif selama 10 bulan pertama tahun 2026, laba bersih Bank Mandiri mencapai Rp46,5 triliun atau tumbuh 20 persen YoY, ditopang oleh kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 17 persen YoY serta efisiensi beban operasional sebesar 16 persen YoY.
Dari sektor pertambangan, PT Timah Tbk memfokuskan strategi perusahaan pada percepatan kegiatan eksplorasi mengingat estimasi umur tambang (life of mine) perseroan saat ini tersisa 10 tahun. Manajemen mencatat posisi sumber daya timah perseroan mendekati 800.000 ton dengan cadangan sekitar 300.000 ton dan target produksi tahunan 30.000 ton, di tengah kondisi defisit pasokan timah secara global.
“Kondisi defisit pasokan timah dunia didorong oleh ketiadaan ekspansi kapasitas produksi yang signifikan secara global dalam empat hingga lima tahun terakhir akibat ketidakpastian makroekonomi,” jelas Direktur PT Timah Tbk Ilhamsyah Mahendra.
Sementara itu, di pasar modal dan emiten, PT Mastersystem Infotama Tbk mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2026 sebesar Rp48 per saham. Di sektor energi, PT AKR Corporindo Tbk memastikan operasional SPBU BP AKR tetap berjalan menggunakan merek BP setelah perseroan merampungkan akuisisi 49,9 persen saham BP Global Investments Ltd di PT Aneka Petroindo Raya senilai 14,2 juta dolar AS.
Di bidang tata kelola komoditas ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia tengah bersiap memungut biaya layanan ekspor sebesar satu digit dolar AS per ton untuk komoditas minyak kelapa sawit. Pungutan ini akan diberlakukan seiring dengan pengoperasian penuh portal pemantauan National Data Intelligence (NADI) pada 1 Januari 2027, sedangkan rincian tarif pasti akan diumumkan pada Desember 2026.
“Kami akan mengenakan biaya layanan sebesar satu digit dolar AS per ton untuk pengiriman komoditas sawit yang besaran pastinya akan diumumkan setelah proses konsultasi industri selesai,” ungkap Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Luke Mahony.
Dari ranah pasar global dan geopolitik, harga minyak mentah jenis Brent menguat 3,1 persen ke level 95,8 dolar AS per barel pascaserangan kelompok Houthi terhadap sejumlah fasilitas minyak di Arab Saudi, termasuk stasiun pipa minyak East-West dan fasilitas Aramco di Riyadh. Ketegangan kawasan kian meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan tidak akan mengambil jalur negosiasi diplomatik dengan Iran terkait program nuklir.
Dari dalam negeri, dinamika politik mencatat kepastian jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Berdasarkan aturan perundangan, Presiden bakal menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
Sebagai penutup dari pergerakan korporasi sektor kesehatan, PT Satu Visi Putra Tbk mengumumkan penyelesaian akuisisi 72,91 persen saham PT Hasna Medika Bakti Cirebon. Langkah akuisisi tersebut dilakukan melalui kombinasi penyertaan saham baru dan pembelian saham dari PT Hasna Medika Utama Group guna memperluas jangkauan layanan kesehatan perusahaan.
