Halorakyat.id — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menerima kedatangan perwakilan Aliansi Kolektif Sipil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin. Pertemuan yang digelar di Ruang Badan Legislasi DPR RI tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait tuntutan pengguliran hak angket menyusul polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi.
Sebagai anggota legislatif, Doli menegaskan komitmennya untuk selalu membuka pintu dialog bagi berbagai kalangan publik. Menurutnya, penerimaan aspirasi merupakan bagian integral dari fungsi representasi parlemen yang wajib dijalankan terhadap seluruh elemen bangsa.
Audiensi tersebut dihadiri oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil dan pegiat demokrasi. Beberapa organisasi yang hadir antara lain Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Menteng Club, SAKTI, PP PMKRI, Lingkar Madani Indonesia, serta perwakilan akademisi dari perguruan tinggi negeri.
Dalam dialog tersebut, akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menuturkan bahwa parlemen merupakan wadah paling tepat untuk menguji persoalan dokumen pencalonan setelah Mahkamah Konstitusi membacakan keputusannya. DPR dipandang memiliki wewenang konstitusional untuk memanggil para pihak terkait guna mendalami duduk perkara secara transparan.
“Ruang yang paling memungkinkan setelah MK mengambil keputusan adalah parlemen untuk menguji penggunaan hak konstitusional melalui hak angket, sehingga DPR dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk menguji kebenarannya,” tutur Akademisi UNJ Ubedilah Badrun.
Ubedilah menambahkan bahwa mekanisme pengawasan DPR dapat bergulir hingga ke tahapan Hak Menyatakan Pendapat. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses tersebut secara hukum tata negara dapat berujung pada usulan pemberhentian atau pergantian pejabat terkait.
Ia menilai proses pergantian presiden maupun wakil presiden di tengah masa jabatan bukanlah hal yang tabu dalam tatanan kenegaraan modern. Konstitusi Indonesia telah mengatur mekanisme tersebut secara terperinci untuk memastikan seluruh penyelenggara negara mematuhi asas legalitas.
Senada dengan hal itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyoroti fakta yang berkembang selama jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ray menyatakan bahwa dalam pembuktian persidangan tidak ditemukan dokumen ijazah setingkat sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka.
Melihat kondisi tersebut, Ray berharap DPR RI segera merespons fakta hukum persidangan melalui tindakan konkret. Menurutnya, kejelasan dokumen pendidikan merupakan aspek mendasar yang menyangkut keabsahan syarat administrasi seorang pemimpin negara.
Dalam pertemuan itu, Aliansi Kolektif Sipil turut menyerahkan empat butir pernyataan sikap resmi kepada Fraksi Partai Golkar. Poin pertama mendesak Fraksi Partai Golkar untuk segera mengumumkan sikap secara terbuka serta memelopori pengajuan hak angket atau Hak Menyatakan Pendapat berlandaskan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 serta aturan perundang-undangan.
Koalisi menilai Partai Golkar yang memiliki kekuatan lebih dari seratus kursi di DPR memikul tanggung jawab politik besar dan semestinya tidak bersikap pasif menanti langkah fraksi lain di parlemen.
Poin kedua mendorong seluruh fraksi di DPR agar tidak mengecilkan persoalan ini menjadi sebatas evaluasi teknis lembaga penyelenggara pemilu. Pemanggilan terhadap jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dinilai mendesak untuk menelusuri dugaan kelalaian dalam proses verifikasi berkas pencalonan.
Pada butir ketiga, koalisi mengingatkan para pimpinan partai politik agar tidak membatasi kewenangan konstitusional para wakil rakyat di parlemen. Hak pengawasan DPR dinilai harus diabdikan bagi kepentingan publik secara luas, bukan disandera oleh kesepakatan elitis antarpartai.
Sementara butir keempat menuntut Gibran Rakabuming Raka untuk berjiwa besar mundur dari kursi wakil presiden atau menghentikan upaya membangun pembelaan di ruang opini publik. AKSI menekankan bahwa dokumen yang tidak pernah dihadirkan dalam forum peradilan resmi tidak semestinya digantikan oleh narasi di ruang konferensi pers.
Mendengarkan seluruh pandangan tersebut, Doli Kurnia memastikan bahwa Fraksi Partai Golkar menyimak dengan saksama seluruh masukan dan tuntutan yang diajukan para pegiat masyarakat sipil.
“Kami sudah betul-betul mendengar secara saksama apa yang disampaikan, termasuk tuntutan tersebut. Masukan ini akan kami tindak lanjuti dan kami sampaikan kepada pimpinan di fraksi maupun partai,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Doli menegaskan bahwa hasil audiensi ini akan segera diteruskan ke pimpinan fraksi dan dewan pimpinan partai sebagai bahan pertimbangan resmi dalam menentukan sikap Fraksi Partai Golkar ke depan di Senayan.
