Halorakyat.id — Pemerintah memastikan bakal membelanjakan anggaran negara sebesar Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menopang konsumsi domestik masyarakat. Anggaran belanja pada tiga bulan terakhir tahun ini tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.200 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026). Ia menekankan bahwa penyerapan anggaran secara optimal hingga akhir tahun menjadi langkah krusial dalam menstimulasi berbagai aktivitas perekonomian di tingkat masyarakat.
“Untuk kuartal IV, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dari kuartal IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun,” ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Suahasil menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang disiapkan untuk kuartal IV-2026 mencakup beragam kebutuhan strategis pemerintah. Pengeluaran tersebut diarahkan untuk membiayai operasional layanan publik hingga pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, program bantuan pangan yang sudah mulai bergulir sejak awal kuartal IV diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menstimulasi daya beli masyarakat. Langkah penguatan belanja pemerintah ini dinilai akan langsung memberikan dampak positif terhadap pengeluaran pemerintah dan kegiatan konsumsi secara keseluruhan.
“Belanja APBN akan terus lebih tinggi dari kuartal IV tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik, termasuk perlinsos,” kata Suahasil.
Meskipun volume belanja negara mengalami peningkatan signifikan pada pengujung tahun, Kementerian Keuangan memastikan bahwa prinsip efisiensi dan penelaahan anggaran tetap dijalankan secara ketat. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang tepat sasaran serta efektif.
Suahasil menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah bukan berarti menghentikan atau membekukan belanja operasional yang sudah direncanakan. Evaluasi dan penelaahan rutin merupakan bagian dari mekanisme akhir tahun agar pelaksanaan APBN tetap terkontrol dengan baik.
Di tengah ekspansi pengeluaran negara tersebut, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas fiskal nasional. Batas defisit APBN akan terus dikendalikan berada pada kisaran 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto hingga akhir tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga akhir September 2026, realisasi akumulatif belanja negara telah mencapai Rp2.660,5 triliun. Capaian tersebut setara dengan 69,2 persen dari total target APBN tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.
Realisasi anggaran hingga kuartal ketiga tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 19 persen secara tahunan. Tingkat pertumbuhan belanja ini berbalik positif secara signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sempat mengalami kontraksi sebesar 0,8 persen.
Rincian per komponen menunjukkan bahwa belanja kementerian dan lembaga hingga September 2026 telah terserap Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari target, tumbuh 33,5 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja non-kementerian dan lembaga tercatat sebesar Rp991,9 triliun atau 60,5 persen dari target dengan pertumbuhan 25,7 persen.
Adapun alokasi Transfer ke Daerah hingga akhir September 2026 terealisasi sebesar Rp599,2 triliun, yang setara dengan 86,5 persen dari target APBN. Kendati penyerapan persentasenya cukup tinggi, realisasi Transfer ke Daerah tercatat mengalami kontraksi sebesar 7,1 persen jika dibandingkan dengan posisi pertumbuhan 1,5 persen pada September 2025.
