Halorakyat.id — Pemohon gugatan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, menepis pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menyebut polemik dokumen pendidikan putra sulungnya itu sebagai bentuk operasi politik untuk menurunkan reputasi. Denny menegaskan bahwa isu kelayakan Gibran tidak membutuhkan tindakan penurunan reputasi karena sejak awal kapabilitas politiknya dinilai belum memadai untuk mengemban jabatan wakil presiden.
Tanggapan tersebut disampaikan Denny melalui unggahan di saluran YouTube resminya pada Sabtu. Ia menilai bahwa keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan Gibran bukan hanya terjadi saat menjabat sebagai wakil presiden, melainkan sudah muncul sejak menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Menurutnya, rekam jejak kepemimpinan Gibran sejak awal memang patut dipertanyakan dari sisi kelayakannya di panggung politik nasional.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011–2014 tersebut menduga bahwa dinamika politik yang berkembang belakangan ini justru merusak reputasi kepemimpinan Joko Widodo sendiri. Pergeseran tersebut dinilai terjadi akibat pengubahan arah politik kebangsaan dan kenegaraan menjadi praktik politik partisan yang sarat akan kepentingan kekeluargaan.
blockquote>“Untuk saudara Gibran, tanpa di-downgrade sekalipun memang reputasinya masih belum layak. Beliau seharusnya tidak dipasangkan menjadi wakil presiden. Bahkan untuk menjadi wali kota Solo pun, sama-sama kita tahu, masih perlu dipertanyakan kelayakannya,” ujar Denny Indrayana.
Dalam pernyataannya, Denny membantah tuduhan bahwa ada gerakan atau operasi politik tertentu yang mendasari munculnya gugatan serta sorotan publik terhadap ijazah Gibran. Sebaliknya, ia menuding Joko Widodo yang sebenarnya melakukan operasi politik melalui keterlibatannya dalam proses pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Denny menjelaskan bahwa bentuk operasi politik yang dimaksud terlihat jelas dari upaya penyesuaian sejumlah regulasi agar memberikan jalan mulus bagi Gibran untuk maju dalam kontestasi pemilu. Salah satu perubahan substansial yang disorotinya adalah pengubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023.
Perubahan aturan tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebelum adanya putusan tersebut, syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden ditetapkan secara tegas yakni 40 tahun.
Melalui putusan lembaga peradilan konstitusi tersebut, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Denny menyoroti fakta bahwa proses pengambilan keputusan tersebut dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai adik ipar Joko Widodo.
Selain perubahan norma batas usia di Mahkamah Konstitusi, Denny juga menyoroti regulasi teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 Ayat (3). Ketentuan tersebut dinilai sebagai pasal selundupan yang sengaja dirancang untuk mengakomodasi pencalonan Gibran di tengah keraguan publik mengenai dokumen pendidikannya.
Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU tersebut mengatur bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dikecualikan bagi calon yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Denny menilai rumusan pasal ini bertentangan dengan semangat syarat umum pendidikan minimal SMA atau sederajat yang diatur dalam undang-undang pemilu.
blockquote>“Syarat pendidikan yang seharusnya berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat di-gibran-kan melalui Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 yang semakin terindikasi adalah pasal selundupan demi meloloskan saudara Gibran menjadi wakil presiden. Itulah sebenarnya operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024,” tegas Denny Indrayana.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapan terkait berlanjutnya polemik dokumen ijazah Gibran saat memberikan keterangan di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Jumat. Joko Widodo menilai bahwa tuduhan serta penolakan terhadap keabsahan dokumen ijazah putra sulungnya dipengaruhi oleh kepentingan politik pihak-pihak tertentu.
Joko Widodo menegaskan bahwa persoalan ini sengaja digulirkan kembali oleh pihak tertentu untuk merusak reputasi politik yang telah dibangunnya bersama keluarga. Ia juga menyebut adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan politik pragmatis.
Meskipun demikian, Joko Widodo menyatakan tidak ambil pusing terhadap beragam narasi dan tuduhan yang diarahkan kepada keluarganya. Ia menilai serangan politik semacam itu merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dinamika kontestasi politik di Tanah Air.
Di sisi lain, Denny merespons dengan mengungkapkan riwayat dukungannya pada masa lalu saat Pilpres 2014, di mana ia mengaku memberikan suara kepada Joko Widodo meskipun saat itu diimbau untuk bersikap netral dalam posisinya sebagai pejabat negara. Namun, ia menyayangkan arah kepemimpinan nasional yang menurutnya mengalami kemunduran karena mengabaikan nilai-nilai kebangsaan demi kepentingan politik dinasti.
Perdebatan mengenai keabsahan berkas pendaftaran dan proses regulasi ini terus menjadi perhatian publik seiring langkah hukum dan narasi politik yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Hingga kini, wacana mengenai transparansi syarat administrasi pencalonan pejabat publik tetap menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam ruang diskusi hukum kenegaraan.
