Halorakyat.id — Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta tercatat pernah menolak tawaran jabatan strategis dari Presiden Soekarno usai dirinya resmi mengundurkan diri dari kursi wakil kepala negara pada 1 Desember 1956. Meski dorongan publik dan jajaran pejabat negara agar dwitunggal kembali bersatu sangat kuat, Hatta memilih tetap berada di luar pemerintahan sebagai rakyat biasa demi memegang teguh prinsip politiknya.
Keputusan pengunduran diri Bung Hatta dari jabatan Wakil Presiden RI pada akhir tahun 1956 tersebut dilandasi oleh perbedaan pandangan yang makin mendalam dengan Soekarno. Keduanya memiliki pemikiran yang tidak lagi sejalan mengenai arah kebijakan negara, mulai dari konsep demokrasi, tata kelola politik, hingga penanganan masalah korupsi yang tengah melanda tanah air pada masa itu.
Meski Hatta telah melepaskan jabatannya secara resmi, dinamika politik nasional terus bergulir dan memunculkan berbagai aspirasi dari masyarakat luas. Sekitar enam bulan pasca pengunduran diri tersebut, gelombang desakan dari berbagai kalangan sipil, tokoh militer, hingga perwakilan daerah mengemuka agar hubungan kerja sama politik antara Soekarno dan Hatta dapat dipulihkan kembali.
Upaya rekonsiliasi politik tersebut tampak nyata dalam forum Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah pada bulan September 1957. Dalam agenda berskala nasional itu, Bung Hatta hadir memenuhi undangan dan ditempatkan berdampingan secara langsung dengan Presiden Soekarno di kursi kehormatan.
Kehadiran kedua tokoh pahlawan proklamator secara berdampingan dalam forum Munap menyulut harapan besar dari mayoritas peserta musyawarah. Sebagian besar peserta forum, yang berasal dari unsur pejabat pusat, perwakilan daerah, hingga elit militer, menyuarakan kerinduan agar dwitunggal Soekarno-Hatta dapat kembali memimpin jalannya roda pemerintahan Republik Indonesia.
Meskipun aspirasi pemulihan dwitunggal mendominasi jalannya musyawarah, sejumlah peserta forum tetap mengingatkan bahwa penyatuan kembali dua tokoh besar tersebut tidak bisa dipaksakan. Hal itu berakar pada kenyataan bahwa akar perbedaan pandangan politik di antara keduanya telah berlangsung cukup lama dan mendasar.
Sebagaimana diulas oleh Deliar Noer dalam buku biografi berjudul Mohammad Hatta: Biografi Politik yang terbit pada 1990, suasana kebatinan antara Soekarno dan Hatta pada saat itu sebenarnya masih saling berjauhan. Walaupun berada dalam satu ruangan dan duduk bersebelahan, perbedaan visi mengenai tata negara belum menemukan titik temu.
Dalam forum Munap tersebut, Hatta tetap berkontribusi aktif dengan memberikan pandangan konstruktif mengenai arah pemerintahan. Ia menyarankan agar pemerintah segera membentuk kabinet presidensial guna memperkuat sistem ketatanegaraan. Namun, gagasan yang diajukan oleh Hatta tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden Soekarno.
Sebagai gantinya, Presiden Soekarno menyodorkan penawaran khusus kepada Bung Hatta untuk memimpin Dewan Perancang Nasional (Depernas). Tawaran memegang posisi kepala badan pemerintahan tersebut dirancang Soekarno sebagai jembatan untuk membawa kembali Hatta ke dalam struktur pemerintahan sekaligus memperbaiki relasi kerja yang sempat terputus.
Akan tetapi, tawaran posisi strategis memimpin Dewan Perancang Nasional tersebut ditolak tegas oleh Bung Hatta. Pendiri bangsa kelahiran Bukittinggi itu menilai bahwa menerima jabatan tersebut tidak akan memberikan dampak atau manfaat nyata yang berarti bagi penataan negara maupun rakyat secara keseluruhan.
“Tiap warga negara memang harus bersikap demikian, tetapi dalam rangka kerja sama antara Soekarno dan Hatta, itu tak lain artinya seperti menggembirakan anak-anak dengan een dode mus,” ungkap Mohammad Hatta seperti dikutip dalam karya biografi Deliar Noer.
Istilah een dode mus yang berasal dari peribahasa Belanda tersebut digunakan oleh Hatta untuk menggambarkan sesuatu yang tampak memberi harapan di luar, namun sebenarnya tidak memiliki arti atau manfaat sama sekali. Hatta memahami bahwa penunjukannya sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional mungkin akan memberikan efek psikologis yang positif bagi publik, namun hal itu tidak menggoyahkan pendirian politiknya.
Bagi Hatta, kembali ke dalam pemerintahan tanpa adanya kesamaan visi mendasar hanya akan menjadi kompromi formalitas belakangan hari. Oleh sebab itu, ia memilih untuk konsisten menjalani kehidupannya sebagai warga negara biasa ketimbang memegang posisi struktural di lembaga pemerintah yang dianggapnya tidak memadai secara fungsi.
Sikap penolakan Hatta terhadap tawaran jabatan di lingkup pemerintahan ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Menjelang penghujung tahun 1957, pihak pemerintah kembali membuka peluang resmi untuk mengangkat Mohammad Hatta kembali menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Soekarno.
Sama seperti tawaran sebelumnya, tawaran untuk menduduki kembali kursi wakil presiden tersebut direspons dengan penolakan oleh Hatta. Dalam pertimbangannya, Hatta menekankan besarnya beban dan tanggung jawab moral yang melekat pada sebuah jabatan publik yang begitu tinggi di tingkat nasional.
Bung Hatta berpandangan bahwa posisinya saat itu sebagai warga negara biasa justru memberinya ruang dan kebebasan yang lebih luas untuk memberikan sumbangsih positif kepada masyarakat. Ia meyakini bahwa kontribusi nyata kepada bangsa tidak selalu harus dilakukan dari dalam benteng kekuasaan formal.
“Kedudukannya sekarang sebagai warga negara biasa lebih baik karena lebih bermanfaat untuk rakyat,” tutur Hatta menegaskan alasannya menolak tawaran kembali menjadi Wakil Presiden RI.
Meskipun berulang kali menolak tawaran jabatan penting dan memiliki garis pandangan politik yang berseberangan dengan Soekarno, Hatta menegaskan bahwa dinamika tersebut tidak pernah merusak ikatan persaudaraan pribadi di antara mereka. Hubungan interpersonal di antara dua proklamator tersebut tetap terjaga dengan baik dan saling menghormati satu sama lain.
Hatta dan Soekarno tetap menjaga tali silaturahmi secara berkala melalui surat-menyurat pribadi. Dalam korespondensi tersebut, keduanya masih sering bertukar pikiran mengenai perkembangan terkini bangsa Indonesia, membuktikan bahwa perbedaan ideologi politik tidak mengikis rasa persahabatan dan penghormatan mendalam di antara kedua tokoh pendiri Republik Indonesia tersebut.
