Halorakyat.id — Pemerintah Indonesia resmi memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga tahun 2028. Penundaan tenggat waktu dari yang sebelumnya dijadwalkan berlaku mulai 18 Oktober 2026 ini diambil atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto guna memastikan keberlangsungan usaha serta mencegah beban finansial dan operasional berlebih bagi para pelaku UMKM di seluruh tanah air.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa keputusan memperpanjang tenggat waktu sertifikasi halal tersebut dilandasi oleh pertimbangan riil di lapangan serta aspirasi yang disuarakan secara masif oleh para pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah mendapati kenyataan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala substantif, mulai dari keterbatasan kesiapan teknis hingga tingginya pembiayaan pengurusan sertifikasi halal yang dinilai memberatkan operasional usaha harian mereka.
Maman menekankan bahwa aturan dasar mengenai kewajiban sertifikasi halal pada awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Walaupun kebijakan tersebut dirancang pada era pemerintahan sebelumnya, pemerintah saat ini bertindak responsif dengan mengevaluasi kondisi nyata para pedagang dan produsen kecil di lapangan.
“Namun karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki, masih banyak sekali UMKM di tanah air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah undang-undang ini,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat memberikan keterangan di Jakarta.
Menurut Maman, apabila pemerintah memaksakan penerapan kewajiban secara kaku sesuai tenggat awal tanpa mempertimbangkan daya tahan ekonomi para pelaku usaha, hal itu berisiko mengganggu iklim bisnis serta keberlanjutan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Atas dasar itulah Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar penegakan aturan ditangguhkan demi memberikan keleluasaan waktu adaptasi bagi para pengusaha kecil.
“Nah karena ini demi untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan UMKM di tanah air kita, maka Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk menangguhkan kewajiban deadline tanggal 17 Oktober kemarin diundur sampai tahun depan 2028 maksudnya,” beber Maman.
Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh Kementerian UMKM, akumulasi penerbitan sertifikat halal hingga saat ini baru mencakup sekitar 4.432.039 entitas usaha. Jika dikalkulasikan berdasarkan unit barang, jumlah produk yang telah mengantongi sertifikat resmi tercatat berkisar di angka 16 juta produk. Maman mengakui bahwa capaian tersebut masih terbilang jauh jika dibandingkan dengan total populasi UMKM dan jumlah varian produk yang beredar luas di masyarakat Indonesia.
Rendahnya capaian angka sertifikasi halal ini menjadi cerminan bahwa proses pendampingan, pembiayaan, serta edukasi jaminan produk halal membutuhkan penguatan sistemik yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu, penundaan hingga tahun 2028 dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyusun formula pendampingan yang lebih efektif, efisien, dan tidak memberatkan kantong pelaku usaha skala mikro dan kecil.
Sebagai langkah konkret dalam menindaklanjuti keputusan penundaan tersebut, Kementerian UMKM kini secara intensif berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proses perumusan kebijakan ini juga melibatkan secara aktif asosiasi usaha mikro dan kecil serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk merumuskan skema pendaftaran yang lebih terjangkau dan tidak birokratis.
Penyesuaian regulasi ini secara legal formal dituangkan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Perubahan regulasi ini memberikan payung hukum yang sah bagi pengunduran masa penahapan kewajiban sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa hasil evaluasi mendalam bersama asosiasi dunia usaha dan industri menunjukkan perlunya ruang waktu yang memadai. Penyesuaian masa penahapan ini ditujukan untuk memperkuat seluruh ekosistem halal nasional, mulai dari kesiapan lembaga pemeriksa halal, auditor, penyelia halal, hingga sistem pencatatan berbasis digital yang terintegrasi.
Secara khusus, penahapan kewajiban bersertifikat halal yang diperpanjang hingga 17 Oktober 2028 ini mencakup kelompok produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan untuk kategori pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah berharap rentang waktu tambahan selama dua tahun ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha mikro untuk menata dan merapikan standar kehalalan produk mereka secara bertahap.
Selain mengatur penahapan bagi pelaku UMKM domestik, penyesuaian regulasi ini juga mencakup ketentuan produk dari luar negeri melalui perubahan Pasal 160 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2024. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan impor dijadwalkan baru akan diberlakukan secara efektif mulai 18 Oktober 2028.
Penundaan bagi produk impor tersebut diambil dengan mempertimbangkan proses penyelesaian kerja sama internasional terkait Mutual Recognition Agreement (MRA) atau kesepakatan saling mengakui sertifikat halal antarnegara. Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi diplomasi dengan berbagai lembaga sertifikasi halal mancanegara agar proses standardisasi dan harmonisasi aturan dapat berjalan selaras tanpa menghambat arus perdagangan internasional.
Langkah penundaan ini mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha yang menilai bahwa komitmen pemerintah dalam menjaga kelangsungan bisnis UMKM sangat krusial di tengah dinamika ekonomi global. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan asosiasi industri, ekosistem halal nasional diharapkan semakin matang, inklusif, dan siap diterapkan secara penuh pada tahun 2028 mendatang.
