Halorakyat.id — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial RWM yang mengaku menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan di kompleks rumah dinas jabatan bupati yang berada di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Peristiwa dugaan kekerasan seksual fisik itu dilaporkan secara resmi ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Kamis (12/11) dengan nomor laporan polisi LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Menurut keterangan yang dihimpun oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi yang mendampingi korban, insiden dugaan pemerkosaan tersebut diperkirakan terjadi pada Rabu (11/11) malam hingga Kamis (12/11) dini hari di dalam kediaman dinas Bupati Kupang.

Berdasarkan penelusuran kronologi kejadian, peristiwa bermula ketika korban RWM mendapat tawaran pekerjaan di perusahaan daerah air minum setempat dari dua orang kenalannya. Korban yang saat itu belum memiliki pekerjaan tetap merasa tertarik dengan tawaran tersebut dan kemudian meminta izin kepada neneknya sebelum memutuskan untuk berangkat menemui pihak yang menawarkan pekerjaan.

Namun, dua kenalan korban tersebut menyampaikan syarat bahwa untuk bisa memuluskan proses penerimaan kerja di perusahaan daerah tersebut, korban diwajibkan untuk datang langsung dan berkonsultasi dengan Bupati Kupang Yosef Lede. Korban yang tidak mengendus adanya niat jahat akhirnya menyetujui ajakan tersebut dan diantar oleh kedua kenalannya menuju rumah dinas jabatan bupati pada waktu petang.

Sesampainya di kompleks rumah jabatan bupati di kawasan Kecamatan Kepala Lima, dua kenalan korban mengantar RWM masuk ke dalam area bangunan rumah. Tidak lama kemudian, kedua orang tersebut memutuskan keluar dari ruangan dan meninggalkan korban seorang diri di dalam rumah bersama Bupati Kupang. Korban dilaporkan sempat berupaya untuk ikut keluar bersama kedua kenalannya, tetapi dihalangi oleh mereka dan bupati hingga akhirnya dugaan tindak pemerkosaan pertama terjadi.

Tindakan kekerasan seksual berupa dugaan pemerkosaan kedua dilaporkan kembali terjadi beberapa saat setelah melewati tengah malam. Dalam kondisi panik dan ketakutan hebat, korban berupaya menyelamatkan diri dengan mengunci diri di dalam kamar mandi dan segera menghubungi adiknya melalui sambungan telepon pada Kamis (12/11) dini hari untuk meminta pertolongan dan penjemputan darurat.

Adik korban yang menerima pesan darurat tersebut langsung bergegas mendatangi rumah dinas Bupati Kupang untuk menjemput RWM keluar dari lokasi kejadian. Sebelum meninggalkan rumah dinas, pihak korban sempat disodorkan uang tunai sejumlah Rp3 juta oleh pihak terlapor, namun korban secara tegas menolak pemberian uang tersebut. Di sisi lain, kedua kenalan yang membawa korban ke lokasi kejadian diduga sempat mengintimidasi dan menekan korban agar tidak membeberkan peristiwa tersebut kepada pihak mana pun.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memberikan perhatian serius dan mengecam keras penanganan insiden yang diduga melibatkan pejabat publik aktif tersebut. Komnas Perempuan menilai perbuatan ini amat memprihatinkan karena diduga kuat memanfaatkan relasi kuasa dan posisi kekuasaan sebagai kepala daerah untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga yang sedang membutuhkan pekerjaan.

“Siapa tahu ini sudah menjadi pola. Mana ada seorang bupati ikut campur urusan merekrut pegawai dan harus datang ke rumah dinas malam-malam?” ujar Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak.

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyatakan telah mengambil rangkaian langkah awal penyelidikan secara komprehensif. Direktur Ditres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Nova Irone Surentu mengonfirmasi bahwa kepolisian telah menyelesaikan administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan visum et repertum, serta melakukan pemeriksaan maraton terhadap pelapor dan saksi-saksi kunci.

Selain penanganan dari segi hukum pidana, pihak kepolisian memastikan bahwa kondisi medis dan psikologis korban menjadi prioritas utama penanganan. Polda NTT bekerja sama dengan pihak Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis menyeluruh serta memberikan rujukan pendampingan psikologis pemulihan trauma. Saat ini korban RWM dilaporkan telah berada di rumah aman di bawah perlindungan tim pendamping.

Pihak penyidik menjelaskan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bupati Kupang Yosef Lede selaku pihak terlapor akan dilakukan secara bertahap setelah pengumpulan alat bukti awal dinilai mencukupi. Kombes Pol. Nova menegaskan bahwa penentuan jadwal pemeriksaan terlapor tergantung pada hasil evaluasi bukti permulaan yang tengah dikumpulkan oleh tim penyidik di lapangan.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novita Chandra menegaskan jaminan bahwa seluruh proses hukum atas kasus ini dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan objektif. Penanganan perkara dilakukan dengan berpedoman ketat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual demi menjamin penegakan hak-hak korban.

Polda NTT juga mengimbau publik untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah selama proses penyelidikan masih berjalan. Kepolisian meminta seluruh pihak dan media massa untuk turut memelihara kerahasiaan identitas pribadi korban guna menghindarkan korban dari dampak kejiwaan atau tekanan sosial tambahan selama jalannya proses hukum.

Menanggapi laporan polisi yang mengarah pada dirinya, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan sikap menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang bergulir di Polda Nusa Tenggara Timur. Saat memberikan keterangan di rumah dinasnya, Yosef menyampaikan keyakinannya terhadap independensi serta profesionalisme aparat kepolisian dalam mengusut tuntas laporan tersebut secara objektif.

Yosef Lede yang merupakan pejabat publik sekaligus kader Partai Gerindra menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif bilamana dipanggil oleh penyidik kepolisian. Ia berkomitmen akan mendatangi markas kepolisian secara langsung guna memberikan klarifikasi serta keterangan resmi jika penyidik memerlukan keterangannya sebagai pihak terlapor.

Di tingkat pusat, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan desakan tegas agar jajaran kepolisian tidak memberikan perlakuan khusus atau keistimewaan hukum apa pun kepada Bupati Kupang Yosef Lede. Habiburokhman meminta Kapolda NTT beserta jajaran penyidik bertindak cepat dan berani tanpa adanya ruang kompromi terhadap pelaku kejahatan seksual.

“Sebagai bentuk komitmen moral dan politik, kami pastikan bahwa partai akan memberikan sanksi pemecatan sebagai kader jika terbukti melakukan tindak pidana,” tegas Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra menegaskan bahwa selain sanksi pemecatan dari keanggotaan partai, pihak partai akan mendorong proses pemberhentian Yosef Lede dari jabatannya sebagai Bupati Kupang apabila terbukti bersalah di pengadilan. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan proses hukum berlangsung secara adil dan bermartabat tanpa intervensi politik.

Pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik kepala daerah terus mendapat pengawalan ketat dari publik dan organisasi perlindungan perempuan. Proses penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat mengungkap fakta hukum yang sebenarnya dan memberikan keadilan bagi korban secara seadil-adilnya.