Halorakyat.id — Kedudukan hukum dokter Richard Lee di perusahaan kecantikan Athena akhirnya terungkap secara jelas dalam persidangan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan fakta persidangan, Richard Lee diketahui sama sekali tidak tercatat dalam susunan manajerial perusahaan tersebut, melainkan murni berstatus sebagai salah satu pemegang saham saja.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Informasi mengenai posisi kepengurusan ini dibeberkan secara langsung oleh dua orang saksi penting yang dihadirkan di hadapan majelis hakim. Kedua saksi tersebut merupakan perwakilan dari divisi legal serta divisi keuangan internal Athena yang mengetahui secara pasti seluk-beluk administratif perusahaan.

Staf divisi legal Athena, Ali, memberikan pemaparan bahwa Richard Lee sebenarnya telah resmi lepas dari susunan kepengurusan struktural sejak tahun 2022 silam. Sejak periode tersebut, kendali pucuk pimpinan tertinggi di perusahaan sepenuhnya dipegang dan dijalankan oleh David Lee Thomson yang menjabat sebagai Presiden Direktur.

“(Richard Lee sudah tidak ada di struktur perusahaan) sejak Pak David pegang di 2022 awal,” kata saksi Ali di Pengadilan Negeri Tangerang.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan di hadapan majelis hakim bahwa kendali operasional perusahaan sebenarnya sudah mulai beralih ke bawah otoritas David Lee Thomson bahkan sebelum tahun 2022. Namun, seluruh proses pencatatan administratif serta pengesahan dokumen resmi perusahaan baru selesai diproses secara hukum pada tahun tersebut.

Perubahan struktural ini secara otomatis membuat seluruh kebijakan strategis dan operasional berada di bawah tanggung jawab penuh David Lee Thomson. Segala keputusan penting yang berkaitan dengan arah bisnis perusahaan kecantikan tersebut tidak lagi diputuskan atau dipengaruhi oleh Richard Lee.

Karena tidak memegang jabatan struktural apa pun di dalam bagan organisasi, Richard Lee dinyatakan tidak memiliki wewenang hukum untuk memberikan perintah kerja secara langsung kepada para karyawan Athena. Setiap instruksi kerja atau kebijakan operasional yang ingin dijalankan harus terlebih dahulu mengantongi izin resmi dari Presiden Direktur yang sah.

Ali menegaskan bahwa sistem komando di perusahaan sangat ketat dan mengacu pada bagan organisasi yang terdaftar secara resmi. Menurutnya, Richard Lee tidak memiliki hak untuk mengintervensi divisi mana pun tanpa melalui jalur koordinasi yang sesuai dengan regulasi internal perusahaan.

“Tidak bisa (Richard Lee memerintah karyawan Athena). Itu karena dokter tidak ada di struktur pusat tidak ada. Artinya kalaupun ada itu harus tetap ke Pak David,” jelas Ali.

Guna memperkuat keterangan lisan yang disampaikan di dalam ruang sidang, pihak saksi juga membawa dan menunjukkan bukti dokumen fisik berupa lembaran kertas berukuran besar. Dokumen tersebut memuat bagan susunan kepengurusan resmi perusahaan yang telah disahkan secara hukum oleh instansi terkait.

Di hadapan majelis hakim, saksi secara tegas menunjuk bagan tersebut untuk membuktikan bahwa nama Richard Lee memang tidak tercantum dalam jajaran direksi maupun manajemen aktif. Bukti tertulis ini dihadirkan untuk menepis keraguan mengenai keterlibatan langsung Richard Lee dalam kebijakan operasional sehari-hari yang kini sedang dipermasalahkan.

Dalam dinamika persidangan tersebut, Richard Lee sempat meminta penegasan ulang dari saksi mengenai batas wewenang yang dimilikinya terhadap para staf di kantor. Saksi pun kembali membenarkan secara tegas bahwa Richard Lee tidak memiliki hak konstitusional perusahaan untuk memerintah divisi mana pun, mulai dari urusan keuangan kas hingga pembuatan draf kontrak kerja sama oleh tim HRD Athena.

Kasus yang bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang ini menjadi perhatian publik mengingat nama Richard Lee sangat lekat dengan citra klinik kecantikan Athena. Dengan adanya pembuktian administratif ini, posisi hukum Richard Lee dalam kasus dugaan pelanggaran undang-undang tersebut diharapkan menjadi lebih terang benderang bagi majelis hakim yang memeriksa perkara.