Halorakyat.id — Pemerintah Singapura mulai mengambil langkah serius untuk merespons memburuknya kualitas udara yang disebabkan oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Indonesia. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas insiden tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat Singapura yang terdampak secara langsung oleh polusi udara lintas batas.
Dalam keterangannya, Lawrence Wong menegaskan bahwa Singapura memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pihak-pihak yang terlibat dalam polusi udara tersebut. Otoritas Singapura berencana mengaktifkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act yang telah berlaku sejak September 2014. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pihak berwenang Singapura untuk melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi pada polusi kabut asap di wilayah mereka, meskipun aktivitas operasional perusahaan tersebut berlangsung di luar negeri.
“Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Singapura, serta menjajaki langkah bersama dengan negara-negara lain,” ujar Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong.
Situasi kualitas udara di Singapura sempat memburuk secara signifikan pada pertengahan pekan ini. Data menunjukkan tingkat PM 2.5 per jam di wilayah barat mencapai angka 288 pada Rabu lalu, yang tercatat sebagai rekor tertinggi sejak tahun 2015. Selain itu, Indeks Standar Polusi (PSI) 24 jam juga melonjak hingga menyentuh angka 212 pada Kamis waktu setempat. Lonjakan polusi ini dinilai diperburuk oleh kondisi cuaca ekstrem akibat musim kemarau yang berkepanjangan di kawasan tersebut.
Sebagai bentuk mitigasi dampak kesehatan, pemerintah Singapura telah menyalurkan masker N95 serta alat pelindung pernapasan setara kepada warga yang rentan. Selain itu, otoritas setempat juga telah membuka pusat-pusat komunitas yang dilengkapi dengan pendingin udara (AC) sebagai tempat berlindung bagi masyarakat yang terdampak. Pemerintah memastikan bahwa dukungan logistik dan fasilitas perlindungan akan terus disiagakan selama periode polusi udara masih berlangsung.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menambahkan bahwa pihaknya terus mengumpulkan serta meninjau data terkait situasi kabut asap secara berkala. Meskipun Singapura telah menawarkan bantuan teknis kepada Indonesia untuk penanganan karhutla, pemerintah setempat tetap membuka opsi untuk menempuh jalur hukum apabila diperlukan. Grace Fu berharap pihak Indonesia dapat segera mengendalikan titik api yang tersebar, sembari menegaskan bahwa tawaran kerja sama dari Singapura masih tetap terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut.
Terkait tantangan geografis dan meteorologi yang dihadapi, Lawrence Wong mengakui bahwa pengendalian cuaca atau arah angin merupakan hal yang berada di luar kendali pemerintah. Namun, ia berkomitmen untuk terus berupaya melindungi warga negara Singapura melalui kebijakan internal yang ketat sekaligus memperkuat koordinasi regional dengan negara-negara anggota ASEAN. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menyentuh akar permasalahan kabut asap secara permanen agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
