Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto telah memulai langkah awal untuk menentukan sosok calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Proses ini ditandai dengan pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo dan para petinggi partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (13/11) sore. Meski memiliki hak prerogatif penuh untuk menunjuk dua nama kandidat, Presiden memberikan waktu selama satu pekan kepada partai politik untuk menyampaikan usulan nama-nama yang dianggap layak.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Sejumlah partai politik koalisi menyatakan sikap untuk menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada Presiden. Partai Golkar, melalui salah satu perwakilannya, menegaskan bahwa penunjukan posisi wakil presiden merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo. Soliditas pemerintahan dalam menghadapi tantangan domestik maupun global selama sisa masa jabatan 2024-2029 menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihan sosok pendamping tersebut.

“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” tegas Doli selaku perwakilan dari Partai Golkar.

Dalam diskusi internal koalisi, muncul setidaknya delapan nama tokoh yang dinilai memiliki kapasitas serta pengalaman panjang di dunia politik maupun pemerintahan. Daftar tersebut mencakup sejumlah pimpinan partai politik, di antaranya Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, serta jajaran petinggi Partai Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Selain itu, terdapat nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Pemilihan sosok pengganti ini tidak hanya didasarkan pada popularitas, tetapi juga pada kecocokan visi dan misi dengan Presiden Prabowo. Sosok yang terpilih diharapkan memiliki legitimasi politik yang kuat, mampu menjadi pemecah masalah atau problem solver, serta memiliki rekam jejak yang bersih. Kriteria tersebut dinilai krusial agar pemerintahan tetap berjalan stabil dan sejalan dengan paradigma berpikir yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam dua tahun perjalanan pemerintahan sebelumnya.

Di lingkungan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), aspirasi mengenai pencalonan Muhaimin Iskandar sempat mencuat. Namun, pihak fraksi PKB di DPR mengklarifikasi bahwa dukungan tersebut merupakan aspirasi pribadi kader dan bukan merupakan sikap resmi lembaga partai. PKB tetap menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan nama kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani yang namanya turut disebut-sebut dalam bursa kandidat memilih untuk tidak memberikan tanggapan terkait bursa cawapres. Ia menyatakan ingin tetap fokus menjalankan tugasnya dalam mengawal proses pemilihan di MPR, terutama terkait rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna. Sikap kehati-hatian ini mencerminkan dinamika yang masih berlangsung di kalangan partai politik dalam merespons proses pergantian posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Secara keseluruhan, Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan sosok pendamping yang mampu bekerja sama secara sinergis. Harapan besar ditumpukan pada kemampuan Presiden dalam menyeleksi figur yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki dukungan sosial yang luas. Proses ini diharapkan dapat segera menemukan titik terang dalam waktu dekat agar kesinambungan roda pemerintahan tetap terjaga dengan baik tanpa mengganggu stabilitas nasional.