Halorakyat.id — Partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada presiden. Langkah politik tersebut diambil menyusul adanya pertimbangan matang terkait dinamika ekonomi nasional dan stabilitas politik di internal koalisi pemerintahan yang sedang berjalan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Sikap bergeming serta enggannya partai koalisi berebut kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut dinilai tidak terlepas dari kalkulasi beban fiskal negara yang sangat berat. Pemerintah saat ini dihadapkan pada kewajiban untuk menopang pelaksanaaan berbagai program prioritas nasional yang membutuhkan alokasi anggaran dalam jumlah besar di tengah bayang-bayang defisit anggaran.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menilai para pimpinan partai politik koalisi sangat memahami tantangan berat yang membendung keuangan negara. Tantangan terbesar mencakup pembiayaan program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih yang hingga kini masih menjadi sorotan dan diwarnai berbagai kritik dari publik terkait mekanisme pelaksanaannya.

“Pimpinan parpol koalisi tahu betul betapa berat beban ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dalam implementasi program prioritas Prabowo, utamanya program MBG dan KDMP yang saat ini banyak mendapat kritikan publik,” kata Agustinus Subarsono.

Dalam analisis ekonomi politiknya, Agustinus menyoroti besarnya kebutuhan pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 514 triliun pada periode November hingga Desember 2026 demi menutup target penerimaan pajak tahun berjalan. Tekanan tersebut kian terasa mengingat kondisi kas negara yang masih mengalami defisit fiskal cukup signifikan.

Berdasarkan data fiskal per Oktober 2026, defisit anggaran pemerintah tercatat mencapai Rp 379,3 triliun atau setara dengan 1,4 persen terhadap produk domestik bruto. Kondisi riil perekonomian nasional ini dipandang menjadi faktor krusial yang dihitung secara matang oleh partai-partai koalisi sebelum mengambil keputusan atau manuver politik terkait pengisian jabatan wakil presiden.

Selain mempertimbangkan faktor ekonomi dan beban APBN, partai politik di dalam koalisi juga mengalkulasi risiko elektoral jangka panjang. Mengusulkan kader sendiri secara terbuka untuk menggantikan posisi Gibran dinilai berisiko tinggi memunculkan sentimen negatif dari basis massa pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo serta relawan Gibran menjelang kontestasi Pemilu 2029.

“Ini berimplikasi bahwa sebagian rakyat, terutama para pendukung dan relawan Jokowi dan Gibran akan memiliki persepsi bahwa parpol tersebut sebagai aktor berperan dalam penurunan Gibran, dan ini berpotensi memiliki dampak pada elektoral tahun 2029,” jelas Agustinus.

Pertimbangan strategis lainnya adalah upaya menjaga keharmonisan hubungan politik dengan Presiden Prabowo Subianto. Partai-partai koalisi berupaya keras menghindari persaingan terbuka antar sesama anggota koalisi yang berpotensi memicu keretakan dan mengganggu fokus kerja pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah pembangunan.

Sikap membatasi diri ini juga dipengaruhi oleh budaya politik nasional yang kental dengan nuansa ewuh pakewuh atau rasa sungkan untuk mencegah munculnya perpecahan antarelemen koalisi. Meski secara tersirat beberapa partai mungkin mendambakan posisi tersebut, komunikasi politik formal tetap diarahkan untuk menyerahkan otoritas penuh kepada kepala negara.

Kecenderungan politik ini terlihat dari respons sejumlah partai seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar yang justru secara terbuka mendorong nama cawapres dari internal Partai Gerindra jika terjadi skenario pergantian. Sementara itu, partai pendukung pemerintah lainnya memilih tidak menyodorkan nama kader internal demi menjaga kekompakan barisan koalisi.

Langkah menyerahkan keputusan cawapres kepada presiden juga ditujukan untuk menegaskan komitmen loyalitas total partai koalisi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Penegasan loyalitas ini dianggap penting sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik serta keberlanjutan roda pemerintahan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.

Secara ketatanegaraan, mekanisme pengisian posisi wakil presiden telah diatur tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Aturan tersebut mengamanatkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan langsung oleh presiden.

Melalui penguatan mekanisme konstitusional tersebut, partai koalisi berupaya mengamankan posisi politiknya dengan menyerahkan bola penuh ke tangan Presiden Prabowo. Langkah ini dinilai efektif untuk meredam konflik internal, menjaga iklim investasi, serta memastikan agenda pembangunan prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa terganggu manuver politik kekuasaan.