Halorakyat.id — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengirimkan surat elektronik secara serentak kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi guna meminta mereka memeriksa kembali serta membetulkan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 2025. Langkah pengawasan administrasi perpajakan ini diambil menyusul terdeteksinya anomali berupa penghapusan jutaan bukti pemotongan Pajak Penghasilan di dalam sistem Coretax.
Penghapusan dokumen pemotongan tersebut berdampak langsung terhadap keakuratan perhitungan kewajiban fiskal yang terekam pada basis data pemerintah. Akibat dari hilangnya data bukti potong tersebut, status laporan SPT Tahunan yang semestinya kurang bayar berubah secara keliru menjadi nihil, atau nilai kekurangan pembayaran yang dilaporkan menjadi jauh lebih kecil dari jumlah pajak terutang sebenarnya.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkan bahwa otoritas perpajakan telah memetakan sebanyak 3.722.959 bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari sistem administrasi perpajakan Coretax untuk tahun pajak 2025. Dari seluruh dokumen yang terhapus tersebut, taksiran potensi nilai PPh yang belum disetorkan mencapai angka triliunan rupiah.
“Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025. Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun,” kata Bimo Wijayanto.
Informasi terkait indikasi ketidaksesuaian pelaporan ini disampaikan secara terbuka melalui saluran resmi media sosial Direktorat Jenderal Pajak pada Minggu (15/11/2026). Sebagai langkah penanganan awal, otoritas langsung memproses data pelaporan wajib pajak dan mengirimkan pesan pengingat massal agar para wajib pajak melakukan penelitian, verifikasi, serta rekonsiliasi mandiri atas penghasilan dan bukti potong yang telah dilaporkan.
Bimo menerangkan bahwa inisiatif penyampaian surat elektronik ini bertujuan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membetulkan kekeliruan data mereka secara sukarela. Dengan demikian, laporan SPT yang sebelumnya tidak mencerminkan data riil dapat segera disesuaikan sebelum dilakukan tindakan pengawasan lebih lanjut.
“SPT yang seharusnya itu kurang bayar bisa menjadi nihil atau nilai kurang bayarnya lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Maka sebagai tindak lanjut, DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan,” ucap Bimo.
Dalam hal hasil penelusuran mandiri menunjukkan adanya perbedaan data penghasilan maupun bukti potong yang membuat SPT Tahunan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, wajib pajak diimbau untuk langsung menyampaikan pembetulan. Penyerahan dokumen perbaikan tersebut harus dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Di samping mengimbau penyelesaian kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak turut mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai potensi tindak pidana penipuan yang memanfaatkan momen penyampaian surat elektronik ini dengan mengatasnamakan otoritas pajak.
Pihak otoritas menekankan bahwa seluruh pesan elektronik resmi yang dikirimkan kepada para wajib pajak hanya menggunakan alamat surat dengan domain resmi institusi, yaitu @pajak.go.id. Selain itu, seluruh rangkaian pelayanan pelaporan dan pembetulan administrasi pajak dipastikan tidak dikenakan biaya apa pun.
DJP menegaskan pihaknya tidak pernah meminta transfer dana pembayaran pajak ke nomor rekening pribadi siapa pun dan tidak pernah menyertakan tautan yang mengarah ke luar portal resmi. Lembaga ini juga memastikan tidak pernah meminta wajib pajak untuk menyerahkan kata sandi, kode sandi sekali pakai atau one time passcode, membagikan tampilan layar perangkat, maupun menyerahkan informasi pribadi lainnya yang bersifat rahasia.


