Halorakyat.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeberkan komitmen tegas pemerintah dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Kepala Negara mengungkapkan bahwa sebanyak 104 perusahaan yang diduga terlibat dalam peristiwa karhutla saat ini tengah berada dalam proses hukum dan penyelidikan aparat kepolisian.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Langkah penegakan hukum mendalam tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah terhadap sektor swasta yang membiarkan kawasan konsesi mereka terbakar hingga memicu bencana asap lintas negara. Pemerintah Indonesia memastikan tidak ada toleransi bagi korporasi mana pun yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup.

Dalam rincian penindakan hukum tersebut, pemerintah telah resmi mencabut konsesi dari 17 perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Selain itu, sebanyak 26 perusahaan saat ini berada dalam tahap penyelidikan intensif kepolisian, sedangkan 11 korporasi lainnya telah resmi diajukan ke pengadilan atau didakwa.

Sebanyak 23 perusahaan tambahan juga telah masuk ke dalam daftar berkas perkara yang siap ditindaklanjuti ke proses pendakwaan hukum. Secara keseluruhan, total terdapat 104 entitas bisnis yang kini berstatus dalam proses hukum oleh aparat kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Operasi penanganan karhutla di kawasan terdampak dilaporkan telah berlangsung secara intensif selama hampir empat bulan. Pemerintah Indonesia mengerahkan tidak kurang dari 71.000 personel pemadam kebakaran hutan yang terdiri dari petugas gabungan, aparat penegak hukum, serta relawan guna mengendalikan sebaran titik api.

Upaya pemadaman skala besar tersebut menuntut pengorbanan yang sangat besar dari para petugas penanggulangan bencana di lapangan. Dalam menjalankan tugas kemanusiaan tersebut, tercatat 16 personel pemadam kebakaran meninggal dunia, sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka, dan dua unit helikopter operasional hancur atau hilang saat mendukung operasi penanganan bencana.

“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” tutur Prabowo memperjelas besarnya dampak operasional pemadaman.

Kebakaran hutan dan lahan yang melanda dalam kurun waktu tersebut turut memicu dampak kabut asap lintas batas (transboundary haze). Sebaran asap tebal tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi juga berembus hingga melintasi batas negara dan mengganggu aktivitas warga di Malaysia serta Singapura.

Menanggapi dampak lingkungan regional tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia kepada warga Singapura dan Malaysia. Ia meyakinkan para pemimpin ASEAN bahwa seluruh jajaran terkait di Indonesia telah mengerahkan upaya terbaik dalam menanggulangi dan memadamkan sumber-sumber kebakaran.

Guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang, pemerintah Indonesia berencana mengubah pendekatan nasional dalam penanganan karhutla. Strategi akan digeser dari yang sebelumnya bertumpu pada tindakan pemadaman dan mitigasi darurat menjadi upaya pencegahan yang terstruktur serta sistematis.

Sebagai wujud nyata pergeseran pendekatan tersebut, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru yang secara khusus difokuskan pada penanganan dan pencegahan karhutla. Berbagai program pendukung juga disiapkan untuk memperkuat sistem pencegahan sejak dini agar potensi kebakaran hutan dapat diminimalkan secara berkelanjutan.