Halorakyat.id — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menilai bahwa penentuan figur pengisi kursi orang nomor dua di Republik Indonesia merupakan hak prerogatif seorang kepala negara yang tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.
Sikap tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Deddy Sitorus yang menegaskan bahwa partainya memilih untuk tidak terlibat dalam pertemuan jajaran ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah. Menurut Deddy, langkah tersebut diambil lantaran PDIP hingga saat ini secara konsisten menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang di luar struktur koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.
Deddy menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan pihak yang paling memahami secara detail mengenai kriteria, kapasitas, serta kualifikasi figur yang dibutuhkan untuk mendampingi beliau dalam memimpin kabinet. Oleh sebab itu, PDIP merasa tidak perlu ikut campur dalam bursa atau proses penjaringan kandidat calon wakil presiden baru tersebut.
“Presiden paling tahu sosok dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan Presiden untuk membantunya mengelola pemerintahan. Itu hak prerogatif presiden dan kami sebagai partai penyeimbang tidak perlu ikut campur,” ujar Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.
Lebih lanjut, Deddy menggarisbawahi bahwa tata kelola pemerintahan saat ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks seiring dengan banyaknya jumlah kementerian dan lembaga negara yang dibentuk. Kondisi tersebut menuntut hadirnya sosok wakil presiden yang sanggup bekerja secara sinergis dan efektif dalam menjaga kelancaran roda jalannya birokrasi serta mengeksekusi berbagai program prioritas nasional.
Selain tantangan internal pemerintahan, pertimbangan atas dinamika perekonomian global dan kondisi geopolitik internasional yang kurang menguntungkan juga menjadi variabel krusial bagi Presiden dalam memilih pendamping baru. PDIP meyakini Prabowo akan memperhitungkan seluruh faktor strategis tersebut demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional di masa mendatang.
Sebelum penegasan sikap dari PDIP tersebut keluar, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan tertutup bersama para pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam agenda silaturahmi politik tersebut, pembicaraan difokuskan pada pemetaan awal serta mekanisme pengusulan sosok kandidat wakil presiden yang akan mengisi kekosongan jabatan pascapengunduran diri Gibran.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Presiden memberikan tenggat waktu selama satu pekan kepada seluruh parpol anggota koalisi untuk mendiskusikan nama-nama usulan di internal masing-masing. Keputusan akhir mengenai siapa yang dipilih tetap diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Kepala Negara.
“Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden, ya. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada,” tutur Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan juga menambahkan bahwa PAN tidak mengusulkan kadernya sendiri untuk mengisi posisi cawapres pengganti tersebut. Pria yang akrab disapa Zulhas itu secara terbuka memberikan sinyal bahwa figur calon wakil presiden yang ideal dan berpeluang besar untuk diusung berasal dari Partai Gerindra demi menjaga kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik koalisi.
Pengumuman nama calon wakil presiden baru sendiri belum dilakukan pada malam pertemuan tersebut karena Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melangsungkan serangkaian kunjungan kerja penting. Presiden bertolak menuju Palu, Sulawesi Tengah, sebelum melanjutkan agenda kunjungan kenegaraan ke Manila, Filipina, dalam waktu dekat.
Proses pergantian wakil presiden ini dipicu oleh langkah politik Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan berkas tersebut dan memastikan bahwa lembaga legislatif akan segera memproses surat pengunduran diri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum ketatanegaraan yang berlaku. Selain disampaikan kepada MPR, surat keputusan pengunduran diri yang sama juga telah ditembuskan dan diserahkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan bersama pimpinan MPR, Gibran menyampaikan permohonan agar proses administrasi dan penanganan pengunduran dirinya dapat segera ditindaklanjuti oleh Majelis. Langkah ini membuka jalan bagi MPR dan Presiden untuk menjalankan tahapan tata cara pengisian jabatan wakil presiden yang kosong sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar.
