Halorakyat.id — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menanggapi santai sekaligus mengkritisi pernyataan Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menduga adanya operasi politik untuk menurunkan reputasi keluarganya di balik kembalinya polemik ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ray menegaskan bahwa narasi mengenai operasi politik semacam itu bukanlah hal baru yang mengejutkan publik, mengingat pola penyampaian serupa telah berulang kali diperlihatkan oleh Joko Widodo dalam berbagai dinamika perpolitikan nasional selama beberapa tahun terakhir.
Menurut pengamatan Ray, tudingan mengenai adanya kekuatan tertentu yang menunggangi persoalan dokumen akademis kerap dilontarkan ke ruang publik tanpa pernah diiringi pembuktian konkret, termasuk kejelasan mengenai identitas pihak atau aktor yang dimaksudkan sebagai penunggang gelap sejak tiga tahun lalu.
Pernyataan bernada tudingan operasi politik tersebut dipandang justru mengindikasikan adanya rasa cemas dan kepanikan di lingkaran mantan kepala negara tersebut dalam merespons eskalasi desakan pembentukan panitia khusus melalui hak angket terkait keabsahan berkas pendidikan Gibran.
Ray menilai langkah melempar dugaan operasi terselubung biasanya menjadi strategi yang diambil ketika pihak bersangkutan mulai kehabisan argumen substantif untuk menjawab keraguan publik yang terus berkembang di ranah politik maupun parlemen.
Sejak masa pemerintahannya, lanjut Ray, terdapat kecenderungan pola pertahanan yang berulang manakala polemik serupa mencuat, salah satunya yakni dengan menempuh langkah pelaporan ke aparat kepolisian atau melemparkan narasi serangan politis demi meredam substansi perkara.
Sebelumnya, Joko Widodo telah buka suara memberikan tanggapan terkait isu dugaan ijazah palsu yang kembali menyita perhatian khalayak luas, dengan menyatakan dirinya tetap tenang meski menduga kuat adanya agenda sistematis yang dirancang untuk mendegradasi reputasi keluarganya.
Dalam pernyataannya, mantan presiden tersebut tidak memungkiri bahwa isu berkas pendidikan miliknya serta milik Gibran Rakabuming Raka sengaja dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan lain yang tengah berkembang.
Polemik seputar keabsahan dokumen akademis ini terus memantik perdebatan hangat di kalangan pengamat dan politisi, terutama seiring menguatnya wacana penggunaan hak pengawasan DPR RI demi memastikan keabsahan dokumen tersebut secara transparan dan berlandaskan aturan hukum.
Ray mengingatkan bahwa bergulirnya dorongan hak angket semestinya dijawab melalui keterbukaan data serta pembuktian dokumen yang sah secara terbuka, bukan sekadar memunculkan klaim konspirasi politik yang berpotensi memperpanjang kebingungan di tengah masyarakat.
Hingga saat ini, diskursus mengenai keabsahan ijazah tersebut masih terus bergulir di ruang publik dan menjadi sorotan politik nasional, seiring desakan agar seluruh pihak mengedepankan transparansi administratif yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
