Halorakyat.id — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan resmi terkait ketidakhadiran kadernya, Nusron Wahid, dalam agenda pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nusron, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), diketahui telah dua kali mangkir dari panggilan lembaga antirasuah tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar sepenuhnya menghargai setiap tahapan proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga seluruh pihak harus patuh dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada mekanisme hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali.
“Bagi Partai Golkar menghargai sebuah proses hukum yang terjadi. Negara kita adalah negara hukum, dan kita serahkan semuanya kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia.
Dalam keterangannya di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa malam, Bahlil juga menekankan pentingnya menjaga integritas bangsa. Ia mengingatkan bahwa wilayah kedaulatan Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga semua warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang daerah asal.
Sebelumnya, KPK telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang telah masuk ke tahap penyidikan. Pemanggilan pertama dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026, dan pemanggilan kedua pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Nusron Wahid tercatat tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang berbeda-beda. Pada pemanggilan pertama, ia meminta penundaan pemeriksaan karena adanya agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Sementara pada pemanggilan kedua, Nusron beralasan sedang melaksanakan tugas dinas ke Malaysia, yang hingga saat ini belum dikonfirmasi kepulangannya oleh pihak imigrasi.
Kasus korupsi yang menyeret sejumlah pihak ini mulai mencuat sejak KPK menetapkan delapan orang tersangka pada pertengahan September 2026. Di antara para tersangka tersebut, terdapat empat orang yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. Mereka diduga terlibat dalam aliran dana suap terkait pengurusan dokumen pertanahan.
Selain orang-orang dekat menteri, KPK juga menetapkan tersangka dari unsur internal kementerian dan swasta, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung, dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri. Dari pihak swasta, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitoyo Adhi, serta perantara bernama Rizal Pahlefi turut ditetapkan sebagai tersangka.
Modus operandi yang ditemukan oleh penyidik KPK melibatkan pemberian uang suap dengan total nilai mencapai Rp 1,5 miliar. Dana tersebut diduga diberikan oleh pihak swasta kepada pejabat di Kementerian ATR/BPN untuk memuluskan pembukaan blokir sertifikat hak guna bangunan milik PT Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor. Selain suap utama, KPK juga mendeteksi adanya aliran dana miliaran rupiah lainnya yang mengalir ke sejumlah oknum pejabat dan staf di kementerian tersebut.
Penyidik KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain serta melacak aliran dana yang diduga ditampung oleh beberapa tersangka untuk menutupi jejak transaksi ilegal. Para tersangka kini dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan pasal-pasal dalam KUHP terkait penyesuaian pidana yang berlaku. Proses hukum ini diharapkan dapat mengungkap tuntas praktik korupsi yang terjadi di sektor pertanahan dan memberikan efek jera bagi pelaku yang menyalahgunakan wewenang jabatan.
