Halorakyat.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi dari sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026). Pertemuan lintas generasi pimpinan institusi Kepolisian Republik Indonesia tersebut berlangsung hangat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara serta pimpinan TNI dan Polri aktif.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tampak hadir mendampingi Presiden Prabowo dalam menyambut kedatangan para senior kepolisian tersebut. Selain Kapolri aktif, beberapa jajaran Kabinet Merah Putih dan petinggi militer juga turut mendampingi Presiden, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Kami bersama para Kapolri pada masanya,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di lokasi kegiatan.
Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, agenda pertemuan tersebut dikemas sebagai ajang silaturahmi antara Kepala Negara dengan para tokoh yang pernah memimpin korps Bhayangkara dari berbagai periode kepemimpinan. Momen ini dimanfaatkan untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis nasional serta membagikan pengalaman kepemimpinan dari masa ke masa.
Suasana akrab mewarnai jalannya pertemuan saat Presiden Prabowo menyapa satu per satu purnawirawan jenderal bintang empat yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat mencairkan suasana dengan melempar gurauan hangat kepada salah satu mantan Kapolri terkait penampilan fisiknya yang masih khas seperti saat masih aktif bertugas.
Candaan tersebut disambut gelak tawa oleh para mantan pejabat kepolisian yang hadir di kediaman Hambalang. Interaksi santai ini memperlihatkan kedekatan antara Presiden Prabowo dengan para sesepuh Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan pengabdian terbaiknya pada periode masing-masing.
Adapun daftar sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam silaturahmi tersebut meliputi Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, dan Jenderal Pol (Purn) Sutanto. Selain itu, hadir pula Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Kehadiran para mantan pimpinan Polri ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kesinambungan pemikiran dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Pengalaman panjang para mantan Kapolri tersebut dinilai sangat berharga sebagai masukan dalam menghadapi dinamika tantangan kebangsaan serta penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Pertemuan silaturahmi di Hambalang ini sendiri berlangsung di tengah sorotan publik atas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian. Penyelidikan atas kasus hukum yang menyedot perhatian luas ini tengah digencarkan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik, hingga kalangan pengusaha. Salah satu tersangka yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Pengungkapan penetapan tersangka dilakukan secara bertahap oleh Bareskrim Polri dalam konferensi pers resmi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kabareskrim Komjen Polisi Asep Safrudin menyampaikan penetapan tiga tersangka awal pada Selasa (3/11/2026), sebelum akhirnya menetapkan tersangka keempat dua hari kemudian pada Kamis (5/11/2026).
Selain mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, tiga tersangka perwira tinggi Polri lainnya dalam kasus penyadapan ini adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Hasil penyelidikan mengungkap bahwa tindakan penyadapan tanpa izin tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menargetkan sejumlah pejabat negara, tokoh-tokoh politik nasional, insan media atau jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, serta para pengusaha nasional.
Komjen Polisi Asep Safrudin membeberkan bahwa praktik penyadapan ilegal tersebut dilakukan sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026. Penyadapan diketahui menggunakan sarana perangkat teknologi pemantauan Lawful Interception Management System (LIMS) milik institusi kepolisian.
Pelaksanaan penyadapan tersebut ditegaskan tidak berkaitan sama sekali dengan tugas penegakan hukum resmi. Para tersangka terindikasi memerintahkan pemantauan serta penyadapan terhadap berbagai nomor telepon sasaran secara sepihak dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan kepolisian.
“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” tegas Kabareskrim Komjen Polisi Asep Safrudin saat menyampaikan keterangan kepada media.
Tindakan para tersangka dinilai telah melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Prosedur ketat yang disyaratkan dalam aturan internal Polri tersebut diabaikan secara sengaja dalam pengoperasian sistem LIMS untuk kepentingan yang tidak sah.
Untuk mengaburkan jejak kejahatan, para tersangka diduga kuat telah memerintahkan penghapusan berkas dan rekaman jejak log (log file) hasil sadapan pada sistem komputer LIMS. Tindakan pembersihan atau penghapusan data sadapan tersebut dilakukan sekitar bulan Oktober 2026 setelah aktivitas ilegal tersebut terancam terkuak.
Penanganan kasus hukum yang melibatkan para perwira tinggi ini menjadi salah satu ujian besar bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di tanah air. Publik menantikan kelanjutan proses hukum serta tindak lanjut atas penanganan dugaan pelanggaran wewenang berat yang merugikan pejabat tinggi negara serta elemen masyarakat sipil tersebut.
