Halorakyat.id — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat sebanyak 245 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga akhir Oktober 2026. Proses penegakan hukum ini terus digencarkan di berbagai wilayah di Indonesia guna menekan angka kerusakan lingkungan yang semakin meluas akibat aktivitas pembukaan lahan.
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, menyatakan bahwa pihaknya telah menangani sebanyak 287 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan. Total luasan lahan yang terdampak akibat tindakan para pelaku ini mencapai 5.859,12 hektar. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan di berbagai daerah yang dinilai rawan kebakaran.
“Terhadap pelaku perorangan itu, kami telah membuat 287 laporan polisi dengan luasan hutan yang terbakar seluas 5.859,12 hektar. Kemudian tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh polda-polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 245 tersangka,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Wilayah dengan intensitas kebakaran tertinggi tercatat berada di Kalimantan Barat dengan 68 laporan polisi, diikuti oleh Polda Riau dengan 59 laporan. Sementara itu, Polda Kalimantan Tengah menangani 43 kasus, Polda Sumatera Selatan 42 kasus, serta Polda Kalimantan Timur dengan 30 laporan polisi. Sejumlah daerah lain seperti Jambi dan Lampung juga masuk dalam pantauan ketat aparat kepolisian.
Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka umumnya melibatkan pembukaan lahan dengan cara dibakar, baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian yang berujung pada kebakaran luas. Asep menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan ekonomi secara ilegal dengan mengabaikan kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Langkah tegas kepolisian ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kekayaan alam Indonesia. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan metode scientific crime investigation dalam menangani setiap perkara guna memastikan keadilan bagi masyarakat dan negara.
Selain menyasar pelaku perorangan, Polri juga telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus karhutla. Empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) atau investor asing. Para pelaku akan dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Kehutanan, yang penerapannya disesuaikan dengan bukti perbuatan masing-masing tersangka di lapangan.
Penegakan hukum yang dilakukan secara objektif ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku lainnya. Polri berkomitmen untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan akibat karhutla tidak dibiarkan begitu saja, mengingat dampaknya yang sangat merugikan negara dan masyarakat luas di berbagai wilayah Indonesia.
