Halorakyat.id — Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Pernyataan tersebut disampaikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan saat proses pendaftaran Pilpres 2024 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Meskipun ditemukan fakta tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hakim MK Adies Kadir menjelaskan bahwa persoalan terkait keabsahan syarat pendidikan tersebut merupakan ranah lembaga lain yang memiliki otoritas untuk menilai pemenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
Hakim MK Arsul Sani dalam penjelasannya merinci bahwa dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang digunakan Gibran adalah dokumen berupa certificate of attendance. Dokumen tersebut menurut majelis hakim hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan di luar negeri, bukan menyatakan keberhasilan atau penamatan jenjang pendidikan menengah tertentu yang setara dengan SMA, madrasah aliyah, atau sekolah kejuruan.
“Bravo, MK. Keputusan yang berani dan jujur,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan.
Menanggapi putusan tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi. Ia menilai langkah yang diambil MK sebagai bentuk keberanian dan kejujuran lembaga tersebut dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi yang kokoh di Indonesia.
Terkait desakan publik mengenai perlu atau tidaknya pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami polemik ijazah tersebut, Mardani menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang proses politik di parlemen. Ia menekankan bahwa meskipun persyaratan pendidikan sesuai keputusan MK dianggap tidak terpenuhi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap memiliki hak jawab untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut.
Putusan ini menutup rangkaian persidangan PHPU yang sebelumnya mempersoalkan keabsahan syarat administratif pendaftaran peserta Pilpres 2024. Mahkamah berpendapat bahwa secara substansial, pemeriksaan mengenai keterpenuhan syarat calon berada di luar kewenangan mereka jika menyangkut dokumen pendidikan di luar negeri yang tidak dapat diverifikasi secara langsung sebagai ijazah setara SMA.
Kondisi ini menyisakan perdebatan di ruang publik mengenai bagaimana institusi pendidikan dan lembaga verifikasi negara memvalidasi dokumen lulusan luar negeri. Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai langkah verifikasi administratif lanjutan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Fokus saat ini tetap tertuju pada bagaimana mekanisme verifikasi calon pemimpin nasional di masa mendatang dapat lebih diperketat untuk menghindari keraguan serupa di kemudian hari.
