Halorakyat.id — Pengadilan Singapura telah menetapkan keputusan untuk tetap menyita dana sebesar hampir S$140 juta atau setara dengan Rp1,9 triliun dari rekening bank milik Bill Darmadi, putra dari taipan sawit Indonesia Surya Darmadi. Keputusan yang ditetapkan pada September 2026 tersebut mengonfirmasi bahwa dana tersebut akan berada di bawah pengawasan otoritas Singapura selama 12 bulan ke depan. Meski tetap melakukan penyitaan, hakim pengadilan mencatat adanya kelalaian prosedural yang signifikan yang dilakukan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dalam menangani kasus ini.
Kasus ini bermula ketika CPIB melakukan penyitaan terhadap empat rekening bank milik Bill Darmadi di Singapura pada 17 Mei 2023. Tindakan tersebut diambil setelah otoritas Singapura menduga bahwa Bill membantu upaya mempertahankan hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan ayahnya di Indonesia. Surya Darmadi sendiri merupakan pemilik PT Duta Palma Group yang telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan pencucian uang, dengan vonis hukuman penjara selama 15 tahun serta kewajiban membayar denda sebesar Rp41,9 triliun.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa Surya Darmadi diduga menjalankan bisnis perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang sah selama periode 2003 hingga 2022. Keuntungan ilegal yang dihasilkan dari aktivitas tersebut kemudian dialirkan melalui berbagai perusahaan di bawah kendalinya, termasuk pengalihan dana ke entitas di luar negeri. Bukti penyelidikan menunjukkan adanya aliran dana dalam jumlah besar dari perusahaan Indonesia yang terhubung dengan Surya menuju rekening perusahaan milik Bill di Singapura, yakni Rich Asian dan Palmbridge.
Terkait temuan kelalaian prosedural, Hakim Distrik Shen Wanqin mengakui bahwa CPIB telah melewati batas waktu pelaporan penyitaan kepada hakim magistrat yang seharusnya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Lembaga tersebut baru mengajukan laporan resmi pada 24 Maret 2025, yang berarti terdapat periode di mana CPIB tidak memiliki kewenangan hukum untuk terus mengendalikan dana tersebut. Hakim menyatakan bahwa meskipun terdapat kegagalan administratif, hal tersebut tidak secara otomatis membatalkan penyitaan atau mengharuskan dana dikembalikan kepada pemiliknya saat ini.
“Periode pengendalian yang sebelumnya tidak sah tersebut, dengan sendirinya, tidak menjadi alasan untuk mengembalikan dana tersebut sekarang,” tegas Hakim Distrik Shen Wanqin.
Selain masalah keterlambatan pelaporan, hakim juga menyoroti pelanggaran hak Bill untuk didengar dalam proses permohonan perpanjangan penyitaan. CPIB dinilai tidak memberikan informasi yang cukup kepada pihak Bill mengenai permohonan tersebut, sehingga Bill kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum perintah perpanjangan dikeluarkan oleh pengadilan. Dokumen terkait laporan penyitaan baru diserahkan kepada pihak Bill pada 30 April 2026, lebih dari setahun setelah permohonan diajukan oleh CPIB.
Kuasa hukum Bill sempat berargumen bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk melanjutkan penyitaan karena minimnya perkembangan substantif dalam penyelidikan sejak 2023. Namun, Hakim Shen menolak argumen tersebut dengan alasan bahwa penyelidikan kasus lintas negara membutuhkan waktu lebih lama. Proses ini melibatkan koordinasi dengan otoritas dari negara lain untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana yang dialirkan ke luar negeri. Hakim menilai bahwa sebagian besar dana yang disita masih memiliki dasar hukum yang masuk akal terkait dengan dugaan tindak pidana.
Meskipun terdapat pengecualian untuk dana senilai US$8,7 juta yang belum dapat ditelusuri keterkaitannya secara langsung dengan aliran uang hasil korupsi Surya, hakim memutuskan bahwa seluruh dana tersebut tetap dalam status disita. Hal ini dilakukan karena aset tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berlangsung di Pengadilan Tinggi Singapura. Hakim Shen menegaskan bahwa temuan mengenai kelalaian CPIB bukan berarti prosedur hukum dapat diabaikan di masa mendatang.
Hakim menyatakan bahwa mekanisme pengamanan dalam hukum sangatlah krusial untuk memastikan setiap penyitaan aset dilakukan di bawah pengawasan yudisial yang tepat waktu. Hak untuk didengar bagi pihak yang terdampak penyitaan aset harus dijamin untuk memberikan kesempatan dalam menanggapi kelanjutan proses hukum. Saat ini, Bill telah diberikan kesempatan penuh untuk menanggapi dasar faktual maupun hukum yang digunakan untuk mempertahankan penyitaan tersebut. Sidang lanjutan di Pengadilan Tinggi Singapura dijadwalkan akan digelar di masa mendatang untuk menentukan status akhir dari aset yang disita tersebut.
