Halorakyat.id — Pemegang saham Bursa Efek Indonesia secara resmi menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan sebagai langkah awal pelaksanaan demutualisasi bursa. Keputusan strategis tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang berlangsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Rabu.
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini menjadi landasan hukum internal bagi pengelola pasar modal Indonesia untuk mengubah struktur kelembagaan bursa. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan tata kelola bursa dengan regulasi terbaru serta perkembangan industri keuangan nasional yang semakin dinamis.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa seluruh proses perombakan anggaran dasar ini ditujukan khusus untuk mendukung kelancaran proses demutualisasi. Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi dalam sesi konferensi pers yang digelar secara virtual seusai pelaksanaan rapat pemegang saham.
“Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam rangka demutualisasi Bursa Efek,” ungkap Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik.
Dalam keterangannya, Jeffrey menjelaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan demutualisasi akan mengacu secara ketat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu acuan utamanya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Meskipun usulan perubahan sejumlah ketentuan dalam Anggaran Dasar telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham, perubahan tersebut tidak langsung berlaku secara serta-merta. Pihak manajemen menegaskan adanya tahapan perizinan administratif yang wajib dipenuhi terlebih dahulu sesuai mekanisme hukum nasional.
Perseroan menegaskan bahwa status efektivitas dari perubahan Anggaran Dasar baru akan resmi berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selain persetujuan dari regulator pasar modal, BEI juga wajib memperoleh surat persetujuan pemberitahuan resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
“Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perubahan Anggaran Dasar perseroan tersebut berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan,” pungkas Jeffrey.
Proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia ini sendiri merupakan bagian penting dari pelaksanaan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Undang-undang tersebut dirancang untuk memperkuat struktur permodalan, pengawasan, serta daya saing pasar keuangan domestik di tingkat global.
Melalui kerangka regulasi dalam UU P2SK tersebut, terintegrasi skema baru yang memungkinkan keterlibatan lembaga negara sebagai pemegang saham di Bursa Efek Indonesia. Terdapat tiga lembaga negara yang secara regulasi dimungkinkan untuk masuk menjadi pemegang saham, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Badan Pengelola Investasi Danantara.
Dengan restu pemegang saham dan pemenuhan regulasi POJK serta koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Hukum, proses transformasi struktur pemilikan bursa diharapkan berjalan transparan. Langkah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam modernisasi industri pasar modal Indonesia menuju tata kelola bursa yang lebih inklusif dan akuntabel.
