Halorakyat.id — Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan langkah penyesuaian dalam mekanisme pengawasan perdagangan saham guna meningkatkan efektivitas pencegahan praktik manipulasi harga. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa kebijakan baru ini dirancang agar pengawasan menjadi lebih terarah dengan langsung merilis pengumuman investigasi atas transaksi yang mencurigakan, tanpa harus melalui notifikasi unusual market activity (UMA) secara bertahap.
Langkah strategis ini mencakup pengalihan fokus dari suspensi perdagangan saham yang selama ini dinilai membebani likuiditas pasar. BEI kini lebih mengutamakan pembekuan rekening efek milik pihak-pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran transaksi. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan berbagai pihak bahwa suspensi perdagangan yang berkepanjangan justru memberikan dampak negatif bagi investor ritel yang membutuhkan ruang untuk bertransaksi.
“Kami akan menerapkan pengawasan yang lebih efektif dengan investigasi yang lebih targeted terhadap perdagangan saham yang terindikasi memanipulasi harga,” ujar Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik.
Jeffrey menambahkan bahwa sosialisasi mengenai perubahan mekanisme pengawasan ini akan dilakukan kepada seluruh anggota bursa pada pekan ini agar segera dapat diimplementasikan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola serta menjaga kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia di tengah tantangan dinamika perdagangan global.
Selain penyesuaian teknis pengawasan, BEI juga melakukan perluasan keanggotaan komite High Shareholding Concentration (HSC) dari yang semula hanya empat orang menjadi sembilan orang. Penambahan lima anggota eksternal ini bertujuan untuk memperkuat kredibilitas penilaian terhadap saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Anggota baru tersebut melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi, akademisi, hingga pimpinan sekuritas ternama.
Dukungan terhadap stabilisasi pasar modal juga ditegaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengonfirmasi perpanjangan kebijakan relaksasi yang mengizinkan emiten melakukan pembelian kembali atau buyback saham tanpa perlu melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027.
Sejumlah emiten besar telah merespons kebijakan tersebut dengan rencana aksi korporasi untuk menjaga stabilitas harga saham masing-masing. Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), Indofood Sukses Makmur (INDF), dan PP London Sumatra Indonesia (LSIP) tercatat telah menyiapkan alokasi dana masing-masing hingga Rp750 miliar untuk periode aksi korporasi yang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Di sektor energi, PT Bumi Resources juga melakukan diversifikasi bisnis melalui anak usahanya, Bumi Resources Australia Pty. Ltd., yang telah mengakuisisi 100 persen saham perusahaan tambang tembaga asal Australia, Mount Margaret Mining Pty. Ltd., senilai sekitar 22 juta dolar AS. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor batu bara.
Sementara itu, Barito Renewables Energy (BREN) berhasil meningkatkan kapasitas operasional pembangkit listrik panas bumi melalui penyelesaian proyek retrofit PLTP Darajat Unit 3 di Jawa Barat. Proyek ini meningkatkan kapasitas unit tersebut dari 122 MW menjadi 130,55 MW, yang sekaligus mengerek total kapasitas terpasang PLTP milik perusahaan secara keseluruhan menjadi 935,55 MW.
Kinerja operasional emiten lainnya, yakni United Tractors, menunjukkan dinamika yang bervariasi selama periode sembilan bulan pertama tahun 2026. Perusahaan mencatat penurunan volume penjualan alat berat Komatsu sebesar 17 persen secara tahunan, namun tetap berupaya menjaga target operasional di tengah kondisi pasar yang menantang. Selain itu, sektor BUMN mencatatkan kinerja positif dengan proyeksi laba bersih konsolidasi mencapai Rp360 triliun pada akhir tahun 2026.
Di sisi lain, kebijakan energi nasional juga menjadi sorotan setelah pemerintah memangkas ekspor gas alam melalui pipa ke Singapura mulai 24 Oktober 2026. Pemangkasan sebesar 31 mmscfd tersebut ditujukan untuk memprioritaskan kebutuhan listrik domestik, terutama di wilayah Batam, Bintan, dan Sumatra. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar kontrak karena volume pasokan yang dikirim tetap memenuhi kewajiban pengiriman minimum.
Secara keseluruhan, paket kebijakan yang dirilis oleh BEI dan OJK dinilai sebagai langkah konkret untuk merespons kekhawatiran pelaku pasar terhadap transparansi dan penegakan hukum. Implementasi yang konsisten terhadap investigasi perdagangan serta penguatan komite HSC diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan kredibel bagi investor domestik maupun asing dalam jangka panjang.
