Halorakyat.id — Kementerian Ketenagakarjaan menegaskan bahwa penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode kuartal IV tahun 2026 senilai total Rp900 ribu bagi setiap pekerja hingga saat ini masih berada dalam tahap peninjauan administrasi secara intensif di Kementerian Keuangan. Pemerintah mengimbau seluruh masyarakat dan para buruh penerima manfaat di berbagai daerah untuk bersabar serta tidak terburu-buru mempercayai kabar pencairan yang beredar luas di media sosial sebelum ada pengumuman resmi dari otoritas ketenagakarjaan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Menteri Ketenagakarjaan Yassierli menjelaskan bahwa seluruh tahapan verifikasi data penerima, penyusunan skema teknis penyaluran, hingga koordinasi pengalokasian anggaran bersama Kementerian Keuangan terus berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan regulasi yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan guna merespons tingginya ekspektasi, ketidakpastian, serta beragam spekulasi publik terkait jadwal transfer dana bantuan yang menjadi perbincangan hangat pekerja pada penghujung tahun.

Di tengah dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat pada akhir kuartal, kepastian mengenai penelaahan dokumen administrasi menjadi kunci utama sebelum alokasi dana bantuan dapat dikirimkan dari Kas Negara secara langsung ke rekening para penerima. Kemnaker memastikan bahwa peninjauan menyeluruh dilakukan agar alokasi anggaran bernilai triliunan rupiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Saat ditemui usai menghadiri sebuah kegiatan di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, Menteri Ketenagakarjaan Yassierli meminta seluruh pekerja untuk memantau perkembangan resmi dari kementerian dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi kebenarannya.

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” ujar Menteri Ketenagakarjaan Yassierli.

Yassierli menambahkan bahwa karena proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan masih terus berlangsung hingga saat ini, belum ada satu rupiah pun dana BSU kuartal IV yang telah disalurkan kepada pekerja. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat pekerja di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi aksi penipuan maupun penyebaran informasi palsu yang mengatasnamakan jajaran Kementerian Ketenagakarjaan.

Ia menegaskan bahwa seluruh rincian informasi tepercaya, rilis jadwal penyaluran, hingga mekanisme pengecekan status penerima BSU hanya disiarkan secara resmi melalui kanal pengumuman kementerian, yakni situs web resmi Kementerian Ketenagakarjaan serta akun media sosial resmi yang terverifikasi.

“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakarjaan. Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakarjaan,” tegas Yassierli.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 kembali dihadirkan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan penopang daya beli pekerja pada periode tiga bulan terakhir tahun berjalan, yakni mencakup bulan Oktober, November, dan Desember. Setiap pekerja yang terdaftar dan dinyatakan lolos verifikasi persyaratan berhak menerima akumulasi dana bantuan senilai Rp900 ribu, yang merupakan penggabungan dari alokasi sebesar Rp300 ribu per bulan yang dikirim sekaligus dalam satu tahap penyerahan.

Rencana penyaluran dana subsidi upah ini sebelumnya telah dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9). Dalam pemaparannya, pemerintah memproyeksikan sasaran penerima manfaat program bantuan ini mencapai kurang lebih 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan total kebutuhan alokasi anggaran negara yang mendekati angka Rp12 triliun.

Skema penyaluran BSU 2026 dirancang untuk dilaksanakan secara langsung melalui mekanisme transfer bank ke rekening masing-masing penerima manfaat. Langkah strategis ini sejalan dengan arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program percepatan inklusi keuangan nasional, khususnya melalui penyediaan fasilitas pembukaan rekening perbankan secara gratis bagi 25,16 juta warga yang masuk dalam kategori kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 4.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (12/11) menegaskan bahwa pengalihan dan penyaluran bantuan sosial maupun subsidi pemerintah secara digital via rekening bank menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh alokasi dana sampai secara utuh, efisien, dan tepat sasaran tanpa adanya pemotongan dari pihak mana pun.

Landasan hukum dan ketentuan teknis pelaksanaan penyaluran bantuan ini secara resmi telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakarjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan regulasi tersebut, calon penerima BSU wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat, di antaranya berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang terverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta terdaftar secara aktif sebagai peserta program jaminan sosial di BPJS Ketenagakarjaan hingga bulan Agustus 2026.

Selain syarat kewarganegaraan dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakarjaan, kriteria penerima bantuan juga ditentukan berdasarkan besaran upah bulanan. Batas maksimal gaji pekerja yang berhak menerima subsidi ini ditetapkan sebesar Rp3,5 juta per bulan. Namun demikian, bagi pekerja yang berdomisili atau bekerja di daerah dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi Rp3,5 juta, batas persyaratan gaji disesuaikan dengan nilai UMK berlaku yang dibulatkan ke atas. Sementara bagi wilayah kabupaten atau kota yang tidak memiliki ketentuan UMK, batas maksimal upah penerima mengacu pada nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.

Kejelasan regulasi dan rincian persyaratan yang diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 dibuat untuk memberikan acuan hukum yang tegas, sehingga dana subsidi upah dari anggaran pemerintah dapat benar-benar tersalurkan kepada para buruh serta pekerja sektor formal yang memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan pertahanan ekonomi.

Isu mengenai pencairan BSU 2026 sebelumnya sempat memicu kehebohan di ruang publik digital, khususnya pada aplikasi media sosial Threads. Sebuah akun pengguna dengan nama khaemilioo mengunggah sebuah foto tangkapan layar struk transaksi perbankan yang menunjukkan seolah-olah telah terjadi penarikan atau pencairan dana BSU 2026 sebesar Rp900.000 pada tanggal 11 November 2026, lengkap dengan keterangan berupa ungkapan syukur atas dana bantuan yang diklaim telah cair.

Unggahan yang tersebar luas tersebut cepat memicu spekulasi dan kebingungan di kalangan pekerja penerima manfaat di berbagai daerah. Merespons maraknya narasi klaim pencairan tersebut, tim pengelola akun resmi Kementerian Ketenagakarjaan di Threads langsung memberikan tanggapan bantahan secara cepat dan tegas untuk meluruskan kabar bohong tersebut.

Dalam komunikasinya, pihak Kemnaker memastikan bahwa klaim struk transaksi pencairan dana BSU sebesar Rp900 ribu yang beredar di Threads tersebut tidak benar atau hoaks. Pihak kementerian mengimbau masyarakat agar selalu kritis, menyaring setiap informasi yang diterima, serta tidak terburu-buru mempercayai klaim transfer dari sumber-sumber yang tidak memiliki otoritas tepercaya.

Kementerian Ketenagakarjaan menegaskan kembali bahwa pengumuman resmi mengenai kepastian pencairan BSU 2026 akan dipublikasikan secara meluas melalui media sosial dan situs resmi Kemnaker segera setelah seluruh tahapan administrasi anggaran bersama Kementerian Keuangan diselesaikan secara lengkap.