Halorakyat.id — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara resmi menggelar Operasi Zebra 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Operasi ini menempatkan penindakan terhadap pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya.
Di lapangan, masih banyak ditemukan pengguna kendaraan bermotor yang sengaja memodifikasi atau mengakali pelat nomor mereka. Berbagai modus yang dilakukan meliputi tidak memasang pelat nomor baik di bagian depan maupun belakang, menutupi angka atau huruf dengan stiker, hingga penggunaan pelat nomor palsu yang tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi kepolisian.
Praktik manipulasi tersebut umumnya dilakukan oleh pengendara untuk menghindari pantauan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang terpasang di sejumlah ruas jalan utama. Dengan memalsukan atau menyembunyikan identitas kendaraan, para pelanggar berharap dapat lolos dari sanksi tilang elektronik atas pelanggaran yang mereka lakukan di jalan raya.
“Pengendara sengaja mengubah satu-dua angka atau huruf, melepas TNKB belakang, atau menggunakan penutup akrilik gelap agar kamera ETLE tidak dapat membaca karakter pelat secara presisi,” ujar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.
Tindakan manipulasi pelat nomor memiliki konsekuensi hukum yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 280, setiap pengendara yang tidak menggunakan pelat nomor sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. Ketentuan serupa juga berlaku bagi pengendara yang tidak melengkapi kendaraannya dengan dokumen resmi seperti STNK, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Ayat 1 UU LLAJ.
Selain upaya menghindari tilang elektronik, fenomena pemalsuan pelat nomor juga sering dikaitkan dengan motif lain seperti menunggak cicilan kendaraan. Pengendara kerap menutupi atau mengganti identitas kendaraan untuk mengelabui penagih utang di lapangan. Bahkan, penggunaan pelat nomor palsu sering kali menjadi modus awal untuk memuluskan tindak kejahatan yang lebih berat seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan, tabrak lari, hingga aksi begal.
Lebih jauh lagi, sanksi bagi pelaku pemalsuan pelat nomor bisa jauh lebih berat jika terbukti melanggar hukum pidana umum. Jika pelat nomor sengaja dibuat atau dipalsukan untuk menyesatkan petugas maupun publik, pelaku berpotensi dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Ancaman pidana untuk pasal ini mencapai maksimal enam tahun penjara, jauh lebih berat dibandingkan sanksi administratif lalu lintas biasa.
Kepolisian menegaskan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak secara tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penggunaan pelat nomor yang sah merupakan kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan guna menjamin tertib administrasi dan keamanan di jalan raya. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak mencoba memanipulasi identitas kendaraan demi keamanan bersama.
Operasi Zebra sendiri diharapkan mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas serta mengurangi potensi kecelakaan yang sering dipicu oleh ketidaktertiban pengendara. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dapat meningkat sehingga tercipta kondisi jalan raya yang lebih aman dan teratur bagi semua pengguna jalan.


