Halorakyat.id — Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sebuah preseden baru dalam sejarah ketatanegaraan nasional. Peristiwa ini dinilai sangat langka mengingat sejak tahun 1965, belum pernah ada seorang Wakil Presiden RI yang secara resmi meletakkan jabatannya di tengah periode pemerintahan yang sedang berjalan.
Gibran Rakabuming Raka diketahui telah menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11). Keputusan politik tersebut diambil di tengah adanya tekanan terkait polemik mengenai keabsahan ijazah pendidikan yang sempat mencuat ke publik dalam beberapa waktu terakhir.
“Ini akan menjadi preseden baru karena dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tahun 1965 memang tidak pernah ada wakil presiden itu mengundurkan diri,” ujar Mahfud MD dalam keterangannya.
Menanggapi situasi tersebut, Mahfud MD menilai bahwa langkah persiapan yang dilakukan oleh MPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Proses transisi atau pergantian posisi pengisi jabatan Wakil Presiden tengah disiapkan agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Lebih lanjut, mantan Menko Polhukam tersebut menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebagai ajang untuk membangun preseden yang kuat bagi sistem kenegaraan ke depan. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah antisipasi jika di masa mendatang terjadi peristiwa serupa yang melibatkan kekosongan jabatan di posisi tertinggi negara.
Mahfud menjelaskan bahwa kondisi ketatanegaraan saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan era Presiden kedua RI Soeharto. Menurutnya, konstitusi saat ini telah mengatur secara detail mengenai mekanisme pengisian jabatan jika terjadi kekosongan, baik untuk posisi Presiden maupun Wakil Presiden, sehingga pemerintahan dipastikan tidak akan mengalami kebuntuan atau vakum kekuasaan.
Regulasi yang ada dalam Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan bahwa kekosongan jabatan tersebut harus segera diisi melalui mekanisme yang sah. Dengan adanya aturan yang sudah rigid tersebut, maka setiap skenario yang mungkin terjadi, termasuk jika posisi Wakil Presiden kosong, sudah memiliki prosedur hukum yang harus dipatuhi oleh lembaga negara terkait.
Terkait kelanjutan proses politik pasca-pengunduran diri tersebut, MPR RI telah menjadwalkan agenda sidang paripurna. Sidang tersebut rencananya akan difokuskan pada pemilihan dan penetapan sosok baru yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Agenda sidang paripurna ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (9/12) mendatang, sebagai langkah konkret pemenuhan mandat konstitusi untuk memastikan stabilitas kepemimpinan nasional tetap terjaga dengan baik.


