Halorakyat.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menepis kabar mengenai peluang dirinya masuk ke dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menanggapi pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/11), di tengah dinamika politik nasional terkait pengisian posisi wakil presiden.
Pigai secara terbuka menyampaikan keraguan atas kemungkinan figur dari kalangan minoritas, seperti dirinya yang berasal dari Papua dan berlatar belakang non-Muslim, untuk menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia. Ia memandang realitas politik nasional saat ini masih sangat terbatas bagi sosok dengan profil serupa dengannya, sehingga ia menepis spekulasi yang mengaitkan namanya dengan kursi wakil presiden.
“Orang Papua, orang Katolik, Kristen, orang Indonesia Timur. Mana ada sih jadi pemimpin di Republik Indonesia? Kita cukup jadi menteri aja sudah Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,” ujar Menteri HAM Natalius Pigai.
Dalam kesempatan tersebut, Pigai menegaskan bahwa ia merasa cukup dengan tanggung jawab yang saat ini diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Baginya, kepercayaan untuk mengemban amanah sebagai menteri sudah merupakan bentuk pengabdian yang perlu disyukuri. Ia pun secara tegas menolak skenario andai dirinya benar-benar ditunjuk untuk mendampingi kepala negara dalam posisi tersebut, dengan menyatakan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang mustahil terjadi.
Dinamika pemilihan wakil presiden sendiri saat ini terus bergulir di ranah legislatif. Proses pemilihan dan penetapan wakil presiden baru dijadwalkan akan diselenggarakan melalui rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu, 9 Desember mendatang. Jadwal ini mengalami pergeseran dari rencana awal yang sedianya dilaksanakan pada 2 Desember.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pengunduran jadwal tersebut dilakukan atas permintaan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Penundaan selama satu minggu diperlukan agar pihak eksekutif memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan pembahasan mendalam mengenai sosok calon wakil presiden bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Konsolidasi politik ini dianggap krusial guna memastikan figur yang terpilih memiliki dukungan yang solid.
Sebagai langkah persiapan, MPR RI telah membentuk dua tim khusus untuk mendukung kelancaran proses pelantikan. Tim pertama adalah tim verifikasi yang bertugas memeriksa seluruh persyaratan administratif calon wakil presiden. Sementara tim kedua merupakan tim ad hoc yang bertanggung jawab menyiapkan dokumen ketetapan MPR sebagai dasar hukum pengangkatan wakil presiden baru nantinya.
Di sisi lain, bursa nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus mencuat ke publik. Sejauh ini, sejumlah tokoh dari Partai Gerindra seperti Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani disebut-sebut masuk dalam radar pertimbangan. Masing-masing tokoh tersebut memiliki latar belakang karier yang beragam, baik di sektor pemerintahan, parlemen, maupun penguatan struktur internal partai, yang menjadi poin penting dalam pembahasan di tingkat koalisi.


