Halorakyat.id — Momen penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) menyedot perhatian publik setelah ia tampak mengenakan dasi berwarna merah. Penampilan tersebut disusul dengan kemunculan sebuah unggahan video di akun media sosial pribadinya, di mana putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu secara terbuka menyampaikan pergulatan batin serta rasa beratnya karena telah mengecewakan PDI Perjuangan (PDI-P), partai politik yang pernah membesarkan karier politiknya.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pilihan busana dan penyampaian pesan emosional tersebut memicu berbagai spekulasi di tengah dinamika politik nasional. Publik dan pengamat mulai mempertanyakan apakah gestur simbolis tersebut murni bentuk ekspresi kekecewaan, bagian dari strategi pemulihan citra politik, atau justru menjadi sinyal awal untuk membuka kembali ruang komunikasi dan rekonsiliasi dengan partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menguraikan bahwa penggunaan dasi merah oleh Gibran menghadirkan sejumlah dimensi penafsiran. Salah satu kemungkinan utama adalah dasi merah tersebut berfungsi sebagai simbol perlawanan personal. Menurutnya, Gibran ingin menunjukkan jati dirinya secara mandiri setelah selama periode kampanye hingga memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sangat identik dengan nuansa warna biru muda khas koalisinya.

“Gibran ingin menyatakan, ia tampil sebagai diri sendiri setelah sebelumnya identik dengan dasi biru muda yang menjadi warna khas kampanye dan koalisinya,” kata M Jamiluddin Ritonga.

Jamiluddin menambahkan bahwa warna merah dalam simbolika politik juga melambangkan keberanian dalam menghadapi beragam tekanan dan risiko politik yang tengah membayanginya. Momen pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah mengemukanya sejumlah isu sensitif, mulai dari polemik ijazah, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh parlemen, hingga wacana pemakzulan yang sempat menjadi perbincangan hangat publik.

Dari amatan gestur dan raut wajah, Jamiluddin menilai ada kesan bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut sedang berupaya menahan amarah di balik penampilannya. Kendati demikian, ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru mengaitkan secara langsung busana yang dikenakan dengan relasi keorganisasian bersama PDI-P. Menurutnya, warna merah pada dasi tersebut bisa saja murni mewakili situasi emosional atau ketegangan politik pribadi yang sedang dialami Gibran, alih-alih sebuah sinyal bahwa ia ingin berbalik mendekat ke PDI-P.

Meskipun pemaknaan dasi merah masih bersifat terbuka, pengakuan jujur Gibran mengenai perasaannya terhadap PDI-P dinilai mengandung pesan komunikasi politik berlapis. Jamiluddin menyoroti penggunaan diksi emosional seperti pergulatan batin dan ucapan merasa berat karena telah mengecewakan partai pembimbingnya sebagai upaya memanusiakan keputusan politik yang diambil di masa lalu. Langkah ini diyakini sebagai bentuk pengakuan historis untuk mengurangi beban emosional atas ketegangan politik yang sempat terjadi.

Dalam kerangka teori manajemen kesan atau impression management yang digagas sosiolog Erving Goffman, penyampaian pengakuan tersebut dipandang sebagai strategi pembingkaian ulang atas keputusan politik Gibran pada akhir 2023. Saat itu, keputusannya untuk berseberangan dengan jalur resmi partai berpotensi membentuk persepsi publik bahwa dirinya kurang memiliki loyalitas terhadap institusi yang telah membesarkan karier politik awalnya.

“Jadi, dengan cara itu Gibran ingin menjaga modal sosial untuk masa depannya. Mengingat usianya yang masih muda dan adanya dinamika dukungan relawan menuju kontestasi berikutnya, Gibran perlu membersihkan residu konflik emosional agar tetap memiliki citra negarawan yang santun dan tahu berterima kasih saat meninggalkan panggung kekuasaan,” kata M Jamiluddin Ritonga.

Selain itu, pernyataan terbuka tersebut juga dapat difungsikan sebagai trial balloon atau pesan uji ombak dalam komunikasi politik. Dengan menyampaikan apresiasi terhadap jasa PDI-P tanpa melontarkan kritik atau tuduhan kepada partai tersebut, Gibran dinilai sedang berupaya menurunkan tensi emosional dan menguji bagaimana respons para petinggi partai dalam merespons ruang komunikasi yang berpotensi terbuka pasca-pengunduran dirinya dari kursi wakil presiden.

Rekam jejak hubungan politik Gibran dan PDI-P memang memiliki akar sejarah yang sangat kuat. PDI-P merupakan kendaraan politik utama yang membawanya masuk ke panggung politik elektoral secara resmi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020. Pada momen tersebut, Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa berhasil memenangi kontestasi hingga resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada Februari 2021.

Hubungan kerja sama politik tersebut semula berjalan sangat harmonis. Namun, pergeseran peta politik terjadi menjelang Pilpres 2024. Setelah PDI-P secara resmi mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Gibran mengambil langkah politik berbeda. Peluang tersebut terbuka menyusul dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan ruang bagi kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk mendaftarkan diri dalam pemilu presiden.

Gibran kemudian resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Oktober 2023. Langkah ini secara otomatis menciptakan keretakan hubungan politik dengan PDI-P karena Gibran saat itu masih berstatus sebagai kader aktif. Berseberangannya jalan politik tersebut berujung pada berakhirnya keanggotaan Gibran di partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, memberikan pandangan senada terkait pasang surut relasi tersebut. Menurut Arifki, kedekatan awal antara Gibran dan PDI-P sangat erat karena partai tersebut menjadi karpet merah yang mengantarkannya ke panggung politik nasional. Konflik yang muncul menjelang Pilpres 2024 tidak sekadar dipicu oleh perbedaan pilihan politik, tetapi juga menyangkut persoalan etika politik dan loyalitas organisasi.

Mengenai gestur dasi merah dan pengakuan emosional yang disampaikan Gibran pasca-kemundurannya, Arifki menilai hal itu memang mengindikasikan adanya sinyal komunikasi emosional. Kendati demikian, ia menekankan bahwa simbol-simbol visual maupun pernyataan lisan tidak akan serta-merta menghasilkan rekonsiliasi politik apabila tidak ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, seperti komunikasi langsung dengan jajaran elite PDI-P.

Arifki menguraikan lebih lanjut bahwa dalam lanskap politik Indonesia yang dinamis, peluang untuk melakukan rekonsiliasi tetap terbuka lebar karena peta koalisi dan relasi antarfigur dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, proses perbaikan hubungan tersebut membutuhkan waktu, pencapaian kesepahaman atas perbedaan di masa lalu, serta iktikad politik yang saling mempercayai antara kedua belah pihak di masa mendatang.