Halorakyat.id — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendapati sebanyak 475.698 wajib pajak terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 2025. Tindakan penghapusan data perpajakan tersebut berdampak langsung pada sistem Coretax, di mana status kewajiban pajak yang seharusnya kurang bayar berubah menjadi nihil.
Berdasarkan temuan otoritas perpajakan, jumlah bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax mencapai sekitar 3.722.959 dokumen. Penghapusan jutaan bukti potong tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara dari Pajak Penghasilan yang hilang ditaksir mencapai Rp 2,01 triliun pada pelaporan SPT Tahunan PPh tahun 2025.
“Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025. Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Kondisi ini memperlihatkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh sejumlah wajib pajak untuk menyamarkan kewajiban pembayaran pajak yang sebenarnya terutang. Dengan menghapus dokumen bukti pemotongan yang sudah diterbitkan oleh pihak pemotong pajak, nilai pajak yang terutang dalam kalkulasi sistem Coretax secara otomatis menyusut atau tampak tidak lagi memiliki kewajiban kurang bayar.
Menanggapi temuan berskala besar ini, Direktorat Jenderal Pajak langsung mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti data populasi wajib pajak tersebut. Otoritas perpajakan menggelar langkah verifikasi massal dengan mengirimkan pesan pengingat melalui surat elektronik secara serentak kepada seluruh wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan.
Melalui pengiriman surel serentak tersebut, pihak otoritas meminta setiap wajib pajak terkait untuk melakukan penelitian, verifikasi, serta pencocokan ulang secara mandiri atas data penghasilan dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang telah diserahkan dalam laporan SPT Tahunan Pajak 2025.
Apabila dalam proses pencocokan ulang ditemukan adanya ketidaksesuaian atau perubahan data yang mengakibatkan laporan SPT Tahunan tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pembetulan SPT Tahunan. Pembetulan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Langkah penertiban ini menekankan pentingnya kejujuran wajib pajak dalam melaporkan seluruh bukti pemotongan pajak yang diterima dari pemberi kerja atau pihak ketiga. DJP menegaskan bahwa rekayasa laporan agar status pembayaran menjadi nihil atau lebih kecil dari nilai terutang sebenarnya merupakan kekeliruan yang harus segera diperbaiki oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Bersamaan dengan langkah penertiban tersebut, Direktorat Jenderal Pajak juga mengimbau masyarakat luas untuk selalu waspada terhadap berbagai bentuk upaya penipuan yang mengatasnamakan otoritas perpajakan. Pihak DJP mengingatkan bahwa seluruh komunikasi resmi melalui surat elektronik hanya dikirimkan menggunakan domain resmi institusi, yaitu @pajak.go.id, dan seluruh proses pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya apa pun.
DJP menegaskan tidak pernah meminta pembayaran uang pajak ke rekening atas nama pribadi maupun mengirimkan tautan di luar situs web resmi institusi. Selain itu, petugas pajak tidak pernah meminta informasi rahasia milik wajib pajak, seperti kata sandi, kode one time passcode, maupun akses pembagian layar perangkat pribadi milik pembayar pajak.


