Halorakyat.id — Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mengubah mekanisme kebijakan pengawasan perdagangan saham secara signifikan mulai awal November 2026. Dalam skema baru ini, otoritas bursa tidak lagi menerapkan tindakan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham maupun penetapan Unusual Market Activity (UMA) terhadap saham secara keseluruhan, melainkan beralih memblokir atau menyuspensi rekening efek tertentu yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Langkah strategis tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, dalam acara Konferensi Pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlangsung di Main Hall BEI, Jakarta, pada Senin (26/10/2026). Perubahan pendekatan pengawasan ini dilakukan sejalan dengan penerapan kebijakan eksklusi atau pengeluaran saham-saham berpotensi konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC) dari perhitungan bobot Indeks Harga Saham Gambungan (IHSG).
Keputusan untuk mengubah mekanisme pengawasan dari suspensi saham ke pembekuan rekening efek didasari oleh banyaknya keluhan serta masukan dari pelaku pasar. Selama ini, tindakan penghentian sementara perdagangan suatu saham dinilai menyandera dana investor publik dan mengganggu likuiditas pasar modal secara keseluruhan, khususnya bagi para investor ritel.
“Banyak masukan kepada kami bahwa tindakan suspensi atas perdagangan saham itu mengganggu likuiditas di pasar. Mengganggu kepada investor retail kita yang jumlahnya begitu banyak yang membutuhkan likuiditas,” ujar Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik.
Jeffrey menjelaskan bahwa reformasi pengawasan perdagangan ini merupakan buah dari koordinasi intensif antara BEI dan OJK. Langkah bersama ini dirancang untuk mengantisipasi dinamika kondisi pasar modal yang terus berkembang cepat, sekaligus memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bertransaksi bagi para pemodal di tanah air.
Dalam menjalankan mekanisme baru pengganti UMA dan suspensi saham, pihak bursa akan bertindak secara transparan. BEI bakal mengumumkan indikasi awal dimulainya suatu proses investigasi kepada publik. Selama tahap pemeriksaan berjalan, bursa dapat mengambil tindakan terukur dengan berkoordinasi langsung bersama OJK, termasuk melakukan pembatasan hingga penghentian sementara kegiatan transaksi pada rekening efek yang dicurigai bermasalah.
Selain penindakan terhadap rekening efek investor tertentu, BEI juga menegaskan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Anggota Bursa (AB). Pemeriksaan tersebut mencakup penelusuran rekam jejak transaksi yang mengalir melalui perantara pedagang efek guna memastikan tidak adanya praktik manipulasi pasar atau pelanggaran aturan perdagangan yang merugikan pihak lain.
Pihak bursa menargetkan seluruh proses sosialisasi kebijakan baru ini kepada para Anggota Bursa dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Diharapkan, seluruh perangkat aturan dan penyesuaian sistem operasional ini sudah siap diterapkan secara penuh mulai awal November 2026.
Bersamaan dengan penataan pengawasan transaksi, BEI juga memberlakukan ketentuan mengenai saham dengan High Shareholding Concentration (HSC) yang tidak lagi diperhitungkan dalam kalkulasi IHSG. Kebijakan ini menjadi penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang telah melarang saham-saham berkategori HSC untuk masuk ke dalam jajaran indeks bergengsi seperti IDX30, LQ45, maupun IDX80.
Langkah pengeluaran saham HSC dari perhitungan IHSG bertujuan untuk menjaga agar pergerakan indeks acuan pasar saham Indonesia mencerminkan kondisi riil pasar, bebas dari distorsi pergerakan harga saham yang kepemilikannya terpusat pada pihak tertentu. Kebijakan komprehensif ini diharapkan dapat makin memperkuat kredibilitas serta efisiensi pasar modal Indonesia ke depan.
