Halorakyat.id — Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan rencana perubahan metodologi perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan mulai berlaku efektif pada 2 November 2026. Perubahan utama dalam kebijakan tersebut adalah pengecualian saham-saham yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan indeks acuan pasar modal Indonesia tersebut. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya otoritas bursa untuk memastikan IHSG menjadi instrumen yang lebih kredibel dan representatif bagi seluruh pelaku pasar.
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa kebijakan pengeluaran saham HSC dari IHSG tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas pasar. Ia memastikan bahwa proses transisi ini tidak akan memicu penurunan drastis maupun lonjakan indeks yang tidak terkendali. Menurut Jeffrey, mekanisme teknis yang akan diterapkan adalah mendistribusikan bobot saham-saham HSC yang dikeluarkan kepada konstituen IHSG lainnya yang masih bertahan di dalam indeks.
“Dalam implementasi awal, tentu tidak akan mengakibatkan penurunan drastis, ya sama seperti kalau kita mengeluarkan saham tertentu, distribusi dari bobot itu akan diberikan kepada sisa saham-saham lain yang masih ada di dalam konstituen indeks,” ujar Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik.
Jeffrey menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian langkah penyesuaian indeks yang sebelumnya telah diterapkan pada indeks IDX30, LQ45, dan IDX80. Sebelum memutuskan kebijakan tersebut, BEI telah melakukan pengujian historis atau backtest secara komprehensif untuk mengukur dampak potensial terhadap IHSG. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran saham HSC justru akan meningkatkan kualitas indeks, sehingga investor memiliki acuan yang lebih akurat dalam melakukan pemantauan pergerakan pasar saham secara keseluruhan.
Selain melakukan perubahan teknis pada perhitungan indeks, BEI juga berkomitmen untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di pasar modal guna menekan potensi pelanggaran. Pihak bursa akan memberikan transparansi lebih luas dengan mengumumkan kepada publik terkait indikasi awal jika sebuah investigasi terhadap transaksi tertentu telah dimulai. Dalam proses pengawasan ini, BEI akan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam hal pemberian tindakan tegas seperti pembatasan atau penghentian sementara aktivitas rekening efek yang terindikasi bermasalah.
Senada dengan pihak bursa, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menekankan bahwa reformasi pasar modal ini merupakan agenda prioritas untuk meningkatkan integritas perdagangan. Penguatan penegakan hukum melalui sanksi yang terukur dan signifikan diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku pasar yang melanggar aturan. Langkah ini dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap ekosistem pasar modal Indonesia yang lebih sehat dan transparan.
Agenda reformasi ini dilakukan secara bertahap dengan fokus utama pada transparansi kepemilikan saham. OJK telah memperluas aturan keterbukaan informasi bagi pemegang saham, dari yang sebelumnya hanya mencakup kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen. Selain itu, klasifikasi tipe investor juga telah diperinci secara mendalam, dari sembilan kelompok besar menjadi 39 kelompok. Upaya ini bertujuan memberikan gambaran yang jauh lebih jelas dan detail mengenai profil pemegang saham di setiap perusahaan tercatat di bursa.
Dukungan penuh dari OJK terhadap penerapan daftar HSC oleh BEI juga menjadi bagian dari upaya untuk mengungkap saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi. Informasi mengenai konsentrasi kepemilikan ini nantinya akan menjadi acuan penting bagi bursa maupun penyedia indeks dalam menentukan kelayakan sebuah saham untuk masuk ke dalam konstituen indeks. Kedepannya, otoritas berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan likuiditas pasar melalui kenaikan porsi saham yang beredar di publik atau free float.
Peningkatan kualitas keterbukaan informasi tersebut dipandang sebagai fondasi utama sebelum melangkah ke tahap reformasi berikutnya, yakni penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pengawasan. Setelah aspek transparansi dan integritas pasar terpenuhi, OJK berencana melanjutkan agenda reformasi melalui pendalaman pasar. Fokus utama pengembangan ke depan meliputi inovasi produk dan layanan di berbagai segmen, mulai dari instrumen saham, obligasi, sukuk, reksa dana, hingga pengembangan sektor keuangan derivatif dan bursa karbon yang lebih inklusif.
