Halorakyat.id — Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran untuk memprotes lonjakan biaya hidup dan krisis ekonomi yang berpusat di Prancis kini kian meluas ke sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol, Italia, Portugal, Belgia, hingga Albania. Aksi protes yang awalnya dipicu oleh ketidakpuasan para pelajar dan buruh di Paris tersebut berkembang menjadi gerakan sosial berskala luas yang menjangkau berbagai kawasan di benua tersebut.
Prancis menjadi episentrum dari gerakan protes ini, dengan gelombang awal yang digerakkan oleh para siswa sekolah menengah di berbagai daerah. Para pelajar menumpahkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pendidikan, termasuk jam sekolah yang dinilai terlalu panjang, krisis kekurangan tenaga pengajar, kondisi bangunan ruang kelas yang rusak, serta sistem penerimaan mahasiswa di tingkat universitas yang dianggap tidak transparan.
Seiring berjalannya waktu, elemen masyarakat umum dan para pekerja turut bergabung dalam gelombang demonstrasi tersebut. Mereka menyuarakan keresahan yang sama mengenai beban hidup yang terus membengkak, terutama akibat lonjakan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga energi tersebut dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik akibat aksi pengeboman oleh Amerika Serikat yang menyebabkan jalur pelayaran vital di Selat Hormuz praktis tertutup bagi kapal-kapal komersial.
Dukungan terhadap aksi unjuk rasa ini terus membesar setelah Konfederasi Umum Buruh (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, secara resmi memberikan peningkatannya. Serikat buruh tersebut mengajukan tuntutan tegas kepada pemerintah agar segera mengambil langkah nyata dalam menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan alokasi dana pensiun, serta menaikkan upah minimum bagi para pekerja di tengah krisis ekonomi yang menghimpit.
Eskalasi kekecewaan publik ini berlangsung pada momen politik yang sensitif di Prancis. Presiden Emmanuel Macron saat ini sedang mendekati akhir masa jabatannya di Istana Élysée setelah memimpin selama dua periode berturut-turut, di mana tekanan politik internal dan penolakan warga terhadap kebijakan ekonominya kian memuncak.
Dampak gejolak dari Prancis tersebut dengan cepat menjalar melintasi perbatasan, termasuk ke Spanyol yang berada tepat di seberang Pegunungan Pyrenees. Pada bulan September, para aktivis dan warga setempat menggelar aksi protes besar untuk menentang melambungnya harga perumahan serta tarif sewa yang dinilai makin tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Aksi protes di Spanyol semakin tereskalasi setelah timbul kekecewaan publik atas kasus pengusiran seorang wanita lansia berusia 87 tahun bernama Maricarmen Abascal dari kediamannya. Pengusiran tersebut terjadi setelah sebuah lembaga dana investasi memenangkan kepemilikan properti dan menaikkan harga sewa hingga mencapai 230 persen. Wanita tua tersebut kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia dua minggu setelah pengusiran akibat kondisi kesehatan yang memburuk di rumah sakit.
Kejadian tragis tersebut memicu kemarahan publik yang lebih luas di berbagai kota di Spanyol. Para pengunjuk rasa turun ke jalan menuntut penurunan harga sewa properti, penghentian tindakan pengusiran paksa terhadap warga rentan, serta pengeluaran aturan ketat yang melarang lembaga dana investasi komersial membeli properti perumahan rakyat.
Tuntutan serupa terkait krisis perumahan juga bergema di Portugal. Ratusan demonstran berkumpul di pusat kota Lisbon untuk menyerukan reformasi kebijakan perumahan nasional. Berdasarkan data resmi pemerintah, harga properti perumahan di Portugal melonjak pesat hingga 124 persen antara tahun 2015 dan 2024, sebuah tingkat kenaikan yang diperkirakan hampir dua kali lebih cepat dibandingkan rata-rata kenaikan di seluruh negara anggota Uni Eropa.
Sementara itu, di Italia, bentrokan sengit pecah di kota Milan antara kelompok perusuh dan aparat kepolisian antihuru-hara. Unjuk rasa yang pada awalnya berlangsung damai untuk memprotes keterlibatan dalam perang dan lonjakan biaya hidup mendadak berubah menjadi kerusuhan massal ketika sejumlah massa bertopeng melempar batu, pecahan trotoar, dan benda-benda keras ke arah petugas.
Massa perusuh di Milan juga melakukan penjarahan terhadap sejumlah toko dan membakar berbagai properti di pusat kota, termasuk membuat barikade dari meja-meja kafe yang kemudian dibakar. Aksi anarkis tersebut memaksa pihak kepolisian menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa serta mengosongkan area publik ikonik seperti Piazza del Duomo dan kawasan perbelanjaan mewah di sekitarnya.
Di wilayah Eropa Timur, tepatnya di Albania, unjuk rasa berskala besar yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama terus berlangsung dan telah memasuki hari keenam berturut-turut. Gelombang ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan politik dan kondisi ekonomi domestik mendorong gelombang protes berkelanjutan di ibu kota negara tersebut.
Menanggapi meluasnya fenomena sosial ini, Profesor Hukum dan Kebijakan Uni Eropa dari HEC Paris Business School, Alberto Alemanno, menilai bahwa meski intensitas aksi di luar Prancis belum sepenuhnya menyamai skala massa di Paris, dinamika ini menjadi indikasi kuat meluasnya rasa frustrasi masyarakat Eropa.
“Prancis adalah episentrum dari gerakan ini dan kini terdapat tanda-tanda bahwa gerakan tersebut mulai menyebar ke luar Prancis,” ungkap Profesor HEC Paris Business School Alberto Alemanno.
Alberto Alemanno menambahkan bahwa rangkaian unjuk rasa yang terjadi di berbagai negara belakangan ini kemungkinan besar bukanlah aksi terakhir. Menurut analisisnya, titik-titik gejolak sosial baru berpotensi besar akan muncul di berbagai kawasan lain dalam waktu dekat seiring makin beratnya beban krisis ekonomi yang dirasakan warga.
Ia menandaskan bahwa tanda-tanda awal dari mobilisasi massa sejenis juga sudah mulai terlihat di negara-negara Eropa Tengah dan Selatan seperti Yunani, Jerman, serta Austria. Pergerakan massa di negara-negara tersebut diperkirakan akan semakin meluas dan mencapai puncaknya dalam minggu-minggu mendatang jika ketegangan ekonomi tidak segera mendapat respons nyata dari pemangku kebijakan setempat.
