Halorakyat.id — Wacana pemindahan populasi badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, kini tengah menjadi sorotan publik. Rencana ini pertama kali diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menyoroti kerentanan Ujung Kulon terhadap potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, serta erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, keberadaan badak jawa di satu titik lokasi saja menimbulkan risiko kepunahan yang sangat tinggi jika terjadi bencana besar.
Hashim menyampaikan bahwa gagasan tersebut telah disusun dengan mempertimbangkan skema pendanaan konservasi internasional. Ia optimistis bahwa proyek pengembangan habitat kedua ini akan menarik minat investor serta lembaga donor global, mengingat Indonesia memiliki 57 taman nasional yang memiliki potensi serupa untuk dikembangkan melalui kerja sama pendanaan hijau. Meski demikian, rencana ini segera direspons dengan sikap kehati-hatian oleh otoritas terkait dan menuai penolakan dari kalangan legislator maupun aktivis lingkungan.
“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Kementerian Kehutanan melalui pernyataan resminya menekankan bahwa gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah yang mendalam dan penilaian menyeluruh. Pihak kementerian memastikan bahwa rencana pengembangan habitat kedua ini tidak akan mengabaikan perlindungan di habitat utama, yakni Ujung Kulon. Upaya penguatan perlindungan di habitat asal dan pengembangan kawasan baru dipandang sebagai dua langkah yang harus berjalan beriringan guna menjamin masa depan spesies langka tersebut.
Sejarah menunjukkan bahwa diskusi mengenai habitat alternatif bagi badak jawa bukanlah hal baru. Sejak dekade 1980-an, beberapa lokasi seperti Gunung Honje dan kawasan Cikepuh sempat dipertimbangkan sebagai area pengembangan habitat. Namun, hingga saat ini, Ujung Kulon tetap menjadi satu-satunya rumah bagi kelangsungan hidup *Rhinoceros sondaicus* di dunia. Hal inilah yang menjadi dasar kekhawatiran banyak pihak terhadap langkah pemerintah yang dianggap terburu-buru tanpa transparansi data ilmiah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, secara tegas meminta pemerintah menghentikan sementara proses pembahasan relokasi tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai satwa dilindungi tidak boleh diambil tanpa membuka hasil kajian risiko ekologis serta aspek pendanaan kepada publik. Ia mengingatkan bahwa memindahkan habitat satwa purba ini tanpa dasar ilmiah yang kuat justru dapat memicu kemarahan komunitas konservasi internasional yang selama ini memantau ketat populasi badak jawa.
Penolakan lebih keras datang dari anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Ia menilai bahwa memindahkan badak jawa ke Alas Purwo adalah ide yang sangat berisiko karena perbedaan karakteristik lingkungan yang drastis. Ujung Kulon dikenal memiliki ekosistem yang lembap, teduh, dan kaya akan kubangan lumpur yang menjadi kebutuhan dasar badak, sementara Alas Purwo dinilai memiliki kondisi lingkungan yang lebih terbuka, panas, dan kering.
“Ide ini terlalu riskan, mengingat Ujung Kulon merupakan rumah asli badak bercula satu, dan populasinya diperkirakan hanya 87-100 ekor,” tutur Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan.
Kekhawatiran mengenai kegagalan adaptasi badak di lingkungan baru juga disorot berdasarkan pengalaman masa lalu di kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area. Selain itu, penolakan juga datang dari Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, yang menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Baginya, badak jawa bukan sekadar objek konservasi, melainkan aset serta identitas utama bagi Provinsi Banten.
Masyarakat setempat, organisasi mahasiswa, hingga para kepala desa di sekitar kawasan Ujung Kulon pun turut menyuarakan penolakan terhadap wacana ini. Mereka meyakini bahwa pihak-pihak yang berada di lapangan lebih memahami risiko nyata terkait pemindahan tersebut. Pemerintah kini dihadapkan pada desakan untuk lebih transparan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan yang menyangkut nasib spesies yang berada di ambang kepunahan ini. Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai langkah lanjutan terkait rencana relokasi yang masih menjadi perdebatan hangat di tingkat nasional tersebut.


