Halorakyat.id — Presiden Prancis Emmanuel Macron menggelar pertemuan darurat bersama sejumlah menteri di Istana Elysee sebelum dijadwalkan menyampaikan pidato resmi kepada seluruh rakyat Prancis pada Minggu petang waktu setempat. Pertemuan tingkat tinggi tersebut diadakan menyusul gelombang demonstrasi nasional berskala besar pada hari Sabtu yang berujung pada bentrokan keras, pembakaran fasilitas umum, serta penjarahan massal di berbagai penjuru negeri.
Pihak Istana Elysee mengonfirmasi bahwa kepala negara akan berpidato pada pukul 18.00 GMT untuk merespons situasi keamanan terkini. Pidato kepresidenan ini disampaikan saat otoritas berwenang Prancis tengah melakukan pendataan menyeluruh guna menghitung besaran kerugian materiil yang timbul akibat kerusuhan sipil yang melumpuhkan sejumlah pusat aktivitas publik.
Korban jiwa dan luka-luka turut mewarnai rangkaian kerusuhan hebat di ibu kota dan berbagai daerah lainnya. Seorang demonstran dilaporkan meninggal dunia akibat mengalami henti jantung saat aksi unjuk rasa berlangsung di Paris, sementara aparat medis terus menangani para korban lain yang terdampak bentrokan di lapangan.
Bentrokan fisik yang terjadi di jalanan juga menelan korban luka dalam jumlah besar di kalangan aparat penegak hukum. Menteri Dalam Negeri Prancis mengungkapkan bahwa lebih dari 500 personel kepolisian mengalami luka-luka saat berupaya meredam aksi anarkis yang dilancarkan massa pengunjuk rasa.
Sebagai langkah penegakan hukum, aparat kepolisian melancarkan operasi penertiban secara masif di berbagai kota. Hingga saat ini, pihak berwajib telah menahan sekitar 1.800 orang di seluruh Prancis yang diduga terlibat langsung dalam aksi perusakan fasilitas, penyerangan terhadap petugas, serta tindak kekerasan lainnya.
Sejumlah kawasan perkotaan dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat tindakan destruktif para perusuh, termasuk kota pelabuhan Marseille. Kondisi di Marseille porak-poranda setelah massa membakar area publik serta menjarah deretan toko perbelanjaan di sepanjang jalur demonstrasi.
Menyikapi eskalasi kekerasan yang meluas, Presiden Macron memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang impunitas bagi siapapun yang terlibat dalam tindakan kriminal tersebut.
“Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, maupun melakukan penjarahan, bahkan di kantor-kantor pemerintahan kota akan dituntut dan dihukum,” tegas Presiden Emmanuel Macron.
Jajaran menteri kabinet menuding kelompok beraliran ultra-kiri sebagai pihak yang memicu sekaligus bertanggung jawab atas meletusnya aksi anarkis. Peristiwa kerusuhan ini terjadi dalam situasi perpolitikan domestik yang kian sensitif, tepat enam bulan menjelang agenda pemilihan umum yang akan menentukan penerus Macron di kursi kepresidenan.
Aksi demonstrasi massal pada akhir pekan itu sendiri dipicu oleh kemarahan warga terkait krisis biaya hidup yang kian menjerat perekonomian keluarga. Protes berskala nasional ini menyusul gelombang unjuk rasa selama empat pekan berturut-turut yang sebelumnya digalang para siswa sekolah menengah, yang pada beberapa kesempatan juga sempat berakhir ricuh.
Tekanan ekonomi di dalam negeri Prancis tidak terlepas dari memburuknya situasi geopolitik global. Konflik yang dipicu oleh serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu telah menimbulkan lonjakan harga bahan bakar dan memicu tingkat inflasi yang jauh lebih tinggi di berbagai belahan dunia.
Kendati situasi keamanan dalam negeri tengah memanas, Presiden Macron tetap dijadwalkan melakukan kunjungan kerja bilateral pada hari Senin. Lawatan kenegaraan selama tiga hari tersebut mencakup empat negara Arab di kawasan Teluk yang juga ikut terdampak oleh konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Pidato kepresidenan pada Minggu petang diharapkan dapat memberikan kepastian langkah stabilisasi keamanan serta menjawab kecemasan warga atas dampak ekonomi dan ketertiban umum pascakerusuhan yang melanda negara tersebut.
