Halorakyat.id — Divisi Propam Polri secara resmi menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Kombes Handik Zusen. Keputusan tegas ini diambil menyusul keterlibatan perwira menengah tersebut dalam dua kasus dugaan kekerasan yang melibatkan sesama anggota kepolisian. Putusan tersebut ditetapkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Berdasarkan keterangan tertulis dari Divisi Propam Polri pada Rabu (18/11), Handik dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi yang berat. Dalam persidangan, ia terbukti membiarkan terjadinya aksi kekerasan saat menjalankan tugas di wilayah hukum Polda Riau. Tindakan pembiaran ini dinilai telah mencederai integritas dan martabat institusi kepolisian, sehingga sanksi tegas berupa PTDH menjadi langkah yang harus diambil sesuai dengan prosedur hukum internal Polri.

“Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau,” ungkap keterangan resmi Propam Polri.

Selain kasus pembiaran, Handik juga terbukti terlibat langsung dalam aksi penganiayaan terhadap lima anggota Polres Tangerang Selatan. Insiden tersebut terjadi saat para personel sedang menjalankan tugas dalam Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan. Tindakan ini memperberat posisi Handik dalam sidang kode etik, mengingat sebagai perwira, ia seharusnya menjadi pelindung dan pengayom bagi bawahannya, bukan justru melakukan kekerasan.

Sebelum keputusan pemecatan tersebut diketuk, Handik telah menjalani sanksi penempatan khusus (Patsus) selama 29 hari sebagai bagian dari proses pendisiplinan. Selain PTDH, ia juga dikenai sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Proses ini menunjukkan konsistensi Polri dalam menindak tegas anggotanya yang terbukti melanggar aturan, tanpa memandang pangkat atau jabatan yang dimiliki.

Sebelum dimutasi menjadi Analis Kebijakan (Anjak) Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri, Handik dikenal sebagai mantan Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri. Kala itu, ia bertugas di bawah arahan Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Diketahui bahwa Eko Hadi sebelumnya telah menyandang status tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan juga telah dijatuhi sanksi PTDH dari kepolisian.

Kasus yang menyeret Handik Zusen ini menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri untuk senantiasa menjaga perilaku dan profesionalisme dalam bertugas. Pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap pelanggaran kode etik, terlebih yang melibatkan tindak kekerasan terhadap sesama anggota, akan diproses secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme sidang etik yang berlaku. Langkah ini diambil guna menjaga citra Polri di mata masyarakat serta memastikan kedisiplinan tetap menjadi pilar utama dalam menjalankan tugas negara.