Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Klaten periode 2025-2030, Hamenang Wajar Ismoyo, usai terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pengondisian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan uang suap untuk menghapus temuan janggal dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut diketahui sempat tertunda akibat adanya penindakan operasi tangkap tangan lain oleh lembaga antirasuah di Kabupaten Muara Enim.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Oktober 2026, bahwa pihaknya telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka. Selain Hamenang Wajar Ismoyo, penyidik KPK juga menetapkan dan menahan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative.
“Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.
Kasus dugaan praktik rasuah ini bermula pada April 2026 saat Tim BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025. Dalam audit lapangan tersebut, tim pemeriksa menemukan adanya kelebihan pembayaran honorarium dengan total mencapai kurang lebih Rp 5 miliar yang terbagi dalam dua komponen kegiatan berbeda.
Temuan pertama mencakup kelebihan pembayaran honorarium narasumber untuk kegiatan sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan realisasi jam pelaksanaan senilai Rp 4,16 miliar. Sementara temuan kedua berupa kelebihan pembayaran honorarium pelaksana kegiatan pada instansi pemerintah daerah setempat dengan nilai mencapai Rp 1,02 miliar.
Merespons temuan bernilai miliaran rupiah tersebut, Hamenang Wajar Ismoyo berinisiatif melakukan pertemuan bersama Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto. Keduanya bertolak ke Semarang untuk menemui jajaran pimpinan BPK Perwakilan Jawa Tengah, yakni Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 Iwan Hery Setiawan dan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah guna membahas rencana pembatalan atau penanggalan dua poin temuan audit tersebut.
Proses kompromi terus berlanjut hingga Mei 2026 ketika Bupati Klaten kembali menggelar pertemuan khusus dengan Ahmad Luthfi H. Rahmatullah di Kota Semarang. Pertemuan tersebut difokuskan pada tahap negosiasi teknis penghapusan temuan kelebihan honorarium oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah dari dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan Pemkab Klaten.
Dalam pembicaraan tertutup itu, Ahmad Luthfi meminta alokasi dana sebesar Rp 600 juta sebagai imbalan penyesuaian laporan. Namun, pihak Hamenang mengajukan penawaran ulang hingga akhirnya disepakati nominal uang pelicin sebesar Rp 400 juta. Untuk memperlancar komunikasi dan transaksi penyerahan uang di lapangan, Ahmad Luthfi memberikan kontak khusus dengan sandi atau kode Amidis.
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Bupati Klaten langsung mengumpulkan jajaran pejabat struktural di lingkungan Pemkab Klaten. Pertemuan internal itu dihadiri oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jaka Purwanto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rizqan Iryawan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah M. Himawan Purnomo.
Hamenang menyerahkan kode kontak Amidis kepada Rizqan Iryawan sekaligus memberikan instruksi untuk segera menyiapkan dana tunai sebesar Rp 400 juta sesuai kesepakatan awal. Rizqan kemudian melanjutkan instruksi tersebut dengan meneruskan kode sandi kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative agar pihak swasta tersebut menyediakan dana yang diminta.
Rencana penyerahan uang haram dari Muhammad Amin Wahyu Utomo kepada kontak Amidis sempat mengalami penundaan dari jadwal semula. Penundaan transaksi tersebut terjadi lantaran tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan secara mendadak di Kabupaten Muara Enim yang juga melibatkan dugaan suap pada proses audit BPK, sehingga para pelaku memilih menahan diri hingga situasi mereda pada Juni 2026.
Meski alokasi uang penyuapan sempat tertahan, BPK Perwakilan Jawa Tengah tetap merilis Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Juni 2026. Dalam dokumen resmi tersebut, BPK telah menghapus seluruh temuan kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar kurang lebih Rp 5 miliar sesuai janji dan kesepakatan antara Ahmad Luthfi dan Hamenang.
Setelah seluruh proses pemeriksaan pasca-OTT diselesaikan, KPK menetapkan masa penahanan pertama terhadap ketiga tersangka selama 20 hari terhitung mulai 16 Oktober hingga 4 November 2026. Para tersangka saat ini ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK guna menjalani proses penyidikan hukum lebih lanjut.
