Halorakyat.id — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi telah memecat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo, dari keanggotaan partai. Langkah tegas ini diambil menyusul penetapan status tersangka terhadap Hamenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, mengonfirmasi bahwa proses pemecatan tersebut telah diselesaikan pada Senin (19/10/2026). Keputusan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap kader yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
“Kita sudah proses kemarin, hari Senin kemarin untuk dipecat. Kalau untuk urusan korupsi, pasti kita pecat. Itu perintah ketua umum begitu,” ujar Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.
Komarudin menjelaskan bahwa sebelum kasus ini mencuat, pihak partai sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan kepada para kader di daerah agar menjauhi segala bentuk praktik korupsi. Pihak DPP PDIP bahkan sempat memanggil Hamenang beberapa bulan lalu untuk memberikan pengarahan terkait potensi kerawanan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.
Menurut Komarudin, peringatan tersebut diberikan sebagai bentuk antisipasi atas adanya pengawasan internal terhadap kinerja kader. Namun, proses hukum yang berjalan di KPK saat ini menunjukkan bahwa peringatan tersebut tidak diindahkan, sehingga sanksi pemecatan menjadi konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh yang bersangkutan.
Kasus yang menjerat Hamenang Wajar Ismoyo berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim penindakan KPK. Selain Hamenang, lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara yang sama, yakni Ahmad Luthfi H Rahmatullah yang menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, serta seorang pihak swasta bernama Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Ketiga tersangka kini telah ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkara dugaan suap ini disinyalir berkaitan dengan manipulasi hasil audit BPK yang melibatkan kepentingan daerah. Penangkapan ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Pihak KPK saat ini terus mendalami aliran dana yang diduga diterima oleh para tersangka, termasuk adanya dugaan penggunaan dana suap tersebut untuk melunasi utang pribadi yang muncul selama masa pemilihan kepala daerah.
Dengan resminya pemecatan ini, Hamenang Wajar Ismoyo kini tidak lagi memiliki keterikatan secara administratif maupun politis dengan PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum atau perlindungan kepada kader yang tersangkut perkara pidana korupsi, sesuai dengan komitmen partai dalam mendukung upaya pemberantasan rasuah di tanah air.
