Halorakyat.id — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan mencopot delapan pejabat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Tindakan disiplin tingkat tinggi ini dijatuhkan menyusul terbongkarnya praktik kecurangan berupa pengoplosan dan pengemasan ulang beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi menjadi beras premium di wilayah Jakarta.
Penindakan tersebut berdampak langsung pada jajaran birokrasi di dua lembaga pangan negara. Dari total sepuluh pejabat yang menjalani pemeriksaan, delapan orang di antaranya resmi dicopot dari jabatannya, sedangkan dua pejabat lainnya dijatuhi sanksi administratif berupa Surat Peringatan. Rincian pejabat yang dicopot meliputi dua orang dari lingkungan Bapanas serta enam pejabat Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan birokrasi atas lemahnya pengawasan yang memicu terjadinya kebocoran distribusi beras bersubsidi. Pihak kementerian menegaskan bahwa tindakan pidana atas keterlibatan maupun pembiaran dalam kasus ini akan diproses secara penuh oleh Satgas Pangan Kepolisian Republik Indonesia guna memberikan efek jera.
“Kita putuskan hari ini, ada sepuluh orang yang terkena penindakan. Dua orang mendapat Surat Peringatan, sementara delapan lainnya kita copot jabatannya dan ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Pengungkapan kasus kecurangan ini bermula dari inspeksi mendadak yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian di sebuah bangunan kawasan Matraman, Jakarta Timur. Di lokasi yang berkedok Toko atau Rumah Beras Kayumanis tersebut, tim menemukan aktivitas ilegal berupa penimbunan dan pengoplosan beras medium SPHP yang disuplai oleh pemerintah.
Dalam inspeksi di lapangan, petugas mendapati barang bukti berukuran besar berupa tumpukan beras tidak bermerek beserta ribuan kemasan bekas beras SPHP. Total beras yang ditemukan di lokasi penyimpanan tersebut diperkirakan mencapai 600 ton, yang siap untuk diolah dan dipasarkan kembali ke masyarakat dengan harga jauh di atas ketentuan resmi pemerintah.
Modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku melibatkan jaringan mitra resmi penyalur beras Bulog. Pelaku melakukan pemesanan dan pembelian beras SPHP secara sah dari gudang Bulog. Namun, bukannya disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, komoditas bersubsidi tersebut justru dibongkar dari kemasan aslinya untuk diproses ulang.
Sebagian beras SPHP dipindahkan secara langsung ke dalam karung polos tanpa label untuk dijual sebagai beras kelas premium. Sebagian lainnya dicampur atau dioplos dengan beras kualitas medium tidak bermerek agar volume beras bertambah, sebelum akhirnya dikemas kembali dan dilempar ke pasaran dengan iming-iming kualitas tinggi.
Aksi manipulasi ini memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi para pelaku usaha curang. Beras SPHP yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi bersubsidi yaitu Rp12.500 per kilogram, justru dijual kepada konsumen dengan harga pasar beras premium yang mencapai Rp17.000 per kilogram. Praktik ini dinilai sangat merugikan keuangan negara dan membebani daya beli masyarakat.
“Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan disubsidi pemerintah. Beras yang harusnya dijual Rp12.500 ini dibongkar lalu dijual seharga Rp17.000 ke pasar, ini murni bentuk keserakahan,” ungkap Amran saat melakukan sidak di lokasi.
Atas temuan tersebut, aparat kepolisian bersama Satgas Pangan telah menyegel gudang penyimpanan dan menyita seluruh barang bukti beras seberat 600 ton. Penyidikan intensif terus dilakukan untuk mendalami seberapa jauh keterlibatan oknum pejabat internal Bulog dan Bapanas dalam memuluskan alokasi beras bersubsidi kepada mitra-mitra tersebut.
Beras SPHP sendiri merupakan program strategis nasional yang dirancang oleh pemerintah melalui Bapanas dan Bulog untuk meredam lonjakan harga pangan di pasaran. Program ini difokuskan untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menekan laju inflasi di sektor komoditas pangan pokok.
Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan dalam rantai distribusi pangan nasional, khususnya program-program yang mendatangkan subsidi negara. Langkah pembenahan internal dan tindakan hukum tegas diharapkan dapat mengembalikan integritas penyaluran beras SPHP sehingga bantuan tepat sasaran dan stabilitas harga pangan tetap terjaga di seluruh Indonesia.
