Halorakyat.id — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, memberikan tanggapan terkait polemik yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dalam keterangannya yang disampaikan pada Minggu (25/10), Azis menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak.
Azis menyoroti adanya desakan politik dari sejumlah pihak yang menuntut pemberhentian Wakil Presiden. Menurutnya, tuntutan tersebut tidak boleh dikonstruksikan sebagai kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh Presiden. Ia menekankan bahwa konstitusi Indonesia telah mengatur mekanisme yang jelas dan ketat mengenai tata cara pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden, yang tertuang dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
“Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak,” tegas Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
Lebih lanjut, legislator tersebut mengingatkan bahwa Presiden tidak dapat dibebani dengan tuduhan pelanggaran konstitusi hanya karena belum mengikuti kehendak politik pihak-pihak tertentu. Azis merujuk pada Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, di mana Mahkamah menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. Ia menilai proses pemakzulan harus tetap mengikuti koridor konstitusional yang menuntut adanya pembuktian yang sah, bukan sekadar kelanjutan dari kontestasi pemilu.
Meskipun mengakui bahwa dalam pertimbangan hukum MK sempat menyinggung persoalan bukti pendidikan Gibran, Azis menegaskan bahwa hal tersebut berbeda dengan amar putusan yang tidak membatalkan jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, tidak ada pihak yang berwenang untuk menambahkan perintah pemberhentian di luar apa yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan tersebut.
Azis juga mengimbau agar para elite politik lebih bijak dalam menyikapi hasil putusan hukum. Ia berharap penjelasan dari para ahli dapat membantu masyarakat memahami batas kewenangan setiap lembaga negara dan akibat hukum yang ditimbulkan. Baginya, narasi yang berkembang saat ini seharusnya tidak mengaburkan pemahaman publik mengenai tata negara yang berlaku.
Menutup pernyataannya, Azis mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali fokus pada persoalan nyata yang dihadapi rakyat setelah proses pemilu berakhir. Ia menilai bahwa energi politik yang terkuras untuk ketidakpastian politik sebaiknya dialihkan untuk agenda pembangunan nasional, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pembukaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi keluarga yang menjadi prioritas utama masyarakat saat ini. Ia menekankan bahwa pertarungan kekuasaan yang berlarut-larut tidak memberikan manfaat bagi stabilitas nasional maupun kesejahteraan masyarakat secara luas.
