Halorakyat.id — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, memberikan penjelasan resmi terkait penunjukan kedua putranya sebagai tenaga ahli di lingkungan kementerian yang baru dibentuk tersebut. Penunjukan Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad ini sebelumnya sempat memicu perdebatan di ruang publik setelah beredar informasi mengenai pengangkatan mereka berdasarkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026.
Gus Irfan menjelaskan bahwa keputusan tersebut berawal dari situasi darurat saat pembentukan Badan Penyelenggara (BP) Haji pada akhir tahun 2024 silam. Saat itu, kementerian yang dipimpinnya belum memiliki infrastruktur pendukung, fasilitas kerja, maupun staf administratif yang memadai untuk menjalankan operasional harian organisasi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan jemaah.
Menurut Gus Irfan, pada masa-masa awal tersebut, ia hanya didampingi oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak tanpa adanya bantuan protokoler atau tenaga administrasi dari kementerian asal. Ia mengisahkan bahwa anak-anaknya beserta sejumlah santri berinisiatif memberikan bantuan secara sukarela untuk memastikan proses transisi dan pembentukan badan tersebut tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah tanpa hambatan birokrasi.
“Dan mereka ini yang tanpa diminta membantu pembentukan badan penyelenggara haji itu. Tanpa gaji tanpa apa-apa selama tiga atau empat bulan,” ujar Gus Irfan saat memberikan keterangan di Jogja Expo Center, Bantul, DIY.
Setelah proses pembentukan organisasi mulai stabil dan beban kerja semakin meningkat, Gus Irfan kemudian memutuskan untuk menarik sebagian dari tenaga sukarela tersebut menjadi tenaga ahli resmi, sementara sebagian lainnya kembali ke aktivitas semula. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kesinambungan kerja yang sudah dimulai sejak awal, mengingat mereka sudah memahami alur kerja di kementerian yang baru seumur jagung itu.
Secara administratif, pengangkatan tenaga ahli ini diklaim tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan bagi seorang menteri. Gus Irfan membeberkan bahwa dirinya justru tidak menggunakan seluruh jatah staf khusus dan tenaga ahli yang diperbolehkan oleh regulasi demi efisiensi anggaran dan efektivitas kerja organisasi yang baru dipimpinnya.
Dari total tiga posisi staf khusus yang menjadi hak menteri, Gus Irfan mengaku hanya mengisi satu posisi saja hingga saat ini. Demikian pula dengan posisi tenaga ahli, di mana dari lima jatah yang tersedia berdasarkan aturan, ia hanya merekrut empat orang untuk membantunya merumuskan kebijakan strategis di bidang haji dan umrah yang menjadi prioritas nasional saat ini.
Di balik polemik tersebut, Kementerian Haji dan Umrah sebenarnya sedang menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pegawai secara keseluruhan. Berdasarkan analisis jabatan yang dilakukan pada tahun 2026, instansi ini idealnya didukung oleh sekitar 7.000 orang pegawai untuk dapat melayani jemaah haji di seluruh pelosok Indonesia secara optimal dan profesional sesuai standar pelayanan publik.
Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa jumlah personel yang tersedia saat ini baru mencapai angka sekitar 3.200 hingga 4.000 orang, atau masih kurang dari 60 persen dari kebutuhan total. Defisit sumber daya manusia yang cukup signifikan ini memaksa kementerian untuk melakukan langkah-langkah luar biasa demi memastikan pelayanan publik tidak terganggu di tengah proses pembangunan struktur organisasi yang sedang berjalan serentak.
Keterbatasan jumlah pegawai ini dirasakan merata hingga ke tingkat daerah, di mana banyak kantor wilayah yang harus beroperasi dengan jumlah staf yang sangat minim. Di Jawa Timur, misalnya, Gus Irfan mengungkapkan adanya fenomena di mana beberapa pimpinan kantor tingkat kabupaten harus merangkap jabatan karena belum tersedianya pejabat definitif yang mengisi posisi tersebut akibat kurangnya jumlah ASN yang dialokasikan.
Untuk menambal kekurangan tersebut, kementerian terus mendorong pengerahan seluruh potensi sumber daya yang ada, termasuk melalui skema alih daya atau outsourcing untuk posisi-posisi teknis. Gus Irfan menegaskan bahwa penggunaan tenaga non-ASN maupun skema alih daya ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala seiring dengan terpenuhinya kuota pegawai negeri sipil di kementeriannya secara permanen.
Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan melalui berbagai jalur formal, salah satunya adalah dengan membuka pendaftaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kementerian lain atau pemerintah daerah yang ingin berpindah tugas ke Kementerian Haji. Proses pembekalan atau entry meeting bagi para pegawai baru ini terus dilakukan secara intensif oleh kementerian guna menyamakan visi dan misi kerja di bidang haji.
Gus Irfan memastikan bahwa apabila nantinya jumlah tenaga kerja permanen sudah mencukupi dan struktur organisasi telah mapan di seluruh Indonesia, penggunaan tenaga alih daya akan dikurangi secara bertahap. Fokus utama kementerian saat ini tetap pada penyelenggaraan ibadah haji perdana yang harus berjalan sukses tanpa kendala teknis, meskipun instansi tersebut masih berada dalam tahap penyesuaian internal yang sangat dinamis.
Dengan adanya transparansi mengenai kondisi riil kekurangan pegawai tersebut, Gus Irfan berharap masyarakat luas dapat memahami alasan mendasar di balik pengerahan tim terdekatnya pada awal masa jabatan. Ia menjamin bahwa seluruh proses rekrutmen dan penempatan posisi strategis di Kementerian Haji akan tetap mengutamakan aspek kompetensi dan integritas demi memberikan pelayanan terbaik bagi jutaan jemaah haji asal Indonesia setiap tahunnya.
