Halorakyat.id — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) secara resmi mengakui adanya keterlibatan sejumlah oknum petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Kota Depok dalam insiden pesta narkoba yang dilakukan warga binaan. Pernyataan ini disampaikan menyusul viralnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang sedang mengonsumsi narkoba di dalam area rutan tersebut.
Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, membenarkan temuan awal mengenai adanya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh pegawai di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi sementara, oknum petugas tersebut tidak hanya membiarkan, namun secara aktif membantu menyediakan barang terlarang serta peralatan pendukung untuk pesta narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
“Ada pegawai kami yang turut membantu menyediakan narkoba dan menyediakan alat-alat yang digunakan untuk berpesta,” ujar Irjen Kementerian Imipas, Rudi Setiawan.
Pihak kementerian menegaskan akan mendalami kasus ini secara menyeluruh untuk memastikan sanksi tegas diberikan kepada pihak yang terbukti bersalah. Meskipun saat ini informasi dari kantor wilayah setempat masih bersifat awal, kementerian berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran integritas di lingkungan pemasyarakatan.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius setelah video berdurasi pendek tersebut memperlihatkan sejumlah pria tengah berjoget di dalam sebuah ruangan yang diduga kuat berada di Rutan Depok. Dalam rekaman tersebut, terlihat salah satu pria memegang benda yang diduga sebagai alat isap sabu atau bong. Insiden ini mencuat tak lama setelah temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, yang sebelumnya telah mengakibatkan pemecatan terhadap kepala lapas serta penjatuhan sanksi kepada 16 pegawai lainnya.
Menanggapi beredarnya video tersebut, jajaran kepolisian dari Polres Metro Depok juga telah turun tangan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Rony Putra, menyatakan pihaknya akan memeriksa dua petugas rutan yang diduga berperan sebagai penyedia narkotika dan alat musik dalam acara pesta tersebut. Pemeriksaan ini ditujukan untuk melacak asal muasal barang haram yang bisa masuk ke dalam lingkungan rutan yang seharusnya steril dari peredaran narkoba.
Walaupun hasil tes urine terhadap kedua petugas tersebut menunjukkan hasil negatif, pihak kepolisian tetap melanjutkan proses hukum. Selain itu, petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan di ruang-ruang tahanan guna mencari barang bukti tambahan, namun hingga saat ini belum ditemukan barang bukti narkotika di lokasi kejadian. Pihak kepolisian beralasan bahwa selisih waktu antara peristiwa yang terekam pada 27 September 2026 dengan waktu penggeledahan pada 4 Oktober 2026 menjadi kendala tersendiri.
Kepala Rutan Depok, Ario Galih Maduseno, telah mengakui kebenaran video tersebut setelah melakukan investigasi internal. Ia mengonfirmasi bahwa para pelaku yang ada dalam video merupakan warga binaan dan petugas rutan yang bertugas di bagian pengamanan serta bimbingan kerja. Sebanyak 22 narapidana dan dua petugas saat ini telah diperiksa intensif oleh pihak rutan terkait pelanggaran tersebut.
Ario menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia berjanji akan bersikap transparan dalam menangani kasus pelanggaran kode etik maupun tindak pidana ini demi memulihkan citra lembaga pemasyarakatan yang sempat tercoreng akibat aksi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain masalah disiplin, Ario juga menyoroti keterbatasan jumlah personel yang menjadi kendala utama dalam pengawasan warga binaan. Saat ini, Rutan Depok menampung sekitar 1.279 narapidana, sementara jumlah petugas yang berjaga dalam satu shift hanya mencapai 10 orang. Ketimpangan rasio ini membuat pengawasan menjadi sangat menantang, yang menurutnya membuka celah bagi masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan melalui berbagai cara yang dilakukan oleh warga binaan maupun oknum petugas.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa proses investigasi masih berjalan dan akan diperbarui secara berkala. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik narapidana maupun petugas yang memfasilitasi pelanggaran, akan menerima sanksi yang setimpal, mulai dari sanksi administratif hingga pemecatan dan proses hukum pidana.
