Halorakyat.id — Hasil akhir pemilu legislatif Israel yang diumumkan oleh Komite Pemilu Pusat (CEC) menunjukkan bahwa koalisi pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal meraih mayoritas mutlak di parlemen atau Knesset. Meskipun koalisi sayap kanan tersebut berhasil mengungguli kubu oposisi, perolehan kursi yang didapat belum mencukupi ambang batas 61 kursi yang disyaratkan untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Berdasarkan data resmi yang dirilis pada Minggu (1/11/2026), tingkat partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi ini mencapai angka tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, yakni 77,9 persen dari total 7,3 juta warga yang memenuhi syarat memberikan hak suaranya.
Data CEC merinci bahwa koalisi sayap kanan Netanyahu hanya mengamankan 53 kursi dari total 120 kursi yang diperebutkan di Knesset. Partai Likud, yang menjadi kendaraan politik utama bagi Netanyahu, berhasil mempertahankan posisinya sebagai fraksi terbesar dengan perolehan 27 kursi. Di sisi lain, kubu oposisi yang dikomandoi oleh Gadi Eisenkot dari Partai Yashar berhasil mengumpulkan 48 kursi. Kondisi ini menempatkan Israel di ambang kebuntuan politik, mengingat tidak ada pihak yang memiliki dominasi kuat untuk menjalankan roda pemerintahan secara mandiri.
Selain persaingan antara dua kubu utama, pemilu kali ini mencatat sejarah baru dengan keberhasilan partai-partai Arab Israel, yakni Joint List dan Partai Ra’am, yang secara kolektif meraup 19 kursi parlemen. Pencapaian ini hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah kursi yang mereka miliki sebelumnya. Tingginya partisipasi pemilih Arab disebut-sebut sebagai respons atas dinamika politik yang terjadi, meskipun perolehan kursi mereka tetap dipandang dengan skeptisisme oleh partai-partai Yahudi yang enggan melakukan koalisi dengan mereka.
Ketegangan sempat mewarnai proses penghitungan suara setelah muncul tuduhan dari kubu Netanyahu terkait dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan pendanaan asing. Tuduhan tersebut mengklaim bahwa partai-partai Arab menerima dana dari Qatar untuk memengaruhi suara, sebuah klaim yang dengan cepat dibantah oleh pihak terkait. Menanggapi situasi tersebut, otoritas penyelenggara pemilu menegaskan bahwa laporan mengenai kecurangan tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.
Dalam merespons hasil ini, muncul berbagai skenario politik yang kemungkinan akan ditempuh oleh para pemimpin partai di Israel. Skenario pertama yang mengemuka adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang dipimpin oleh Netanyahu, dengan syarat ia mampu membujuk rivalnya, Gadi Eisenkot, untuk bergabung. Namun, langkah ini dinilai sulit mengingat platform politik Eisenkot yang sejak awal berkampanye dengan misi melengserkan Netanyahu dari kursi kepemimpinan.
Skenario kedua adalah koalisi yang dipimpin oleh pihak oposisi dengan dukungan partai-partai Arab, sebuah langkah yang secara historis jarang terjadi dan penuh dengan kerentanan politik. Sementara skenario ketiga melibatkan upaya Netanyahu untuk menarik partai-partai sayap kanan dari kubu oposisi agar membelot ke bloknya. Tokoh-tokoh seperti Naftali Bennett dan Avigdor Lieberman disebut sebagai pihak yang mungkin didekati, meskipun rekam jejak hubungan mereka dengan Netanyahu penuh dengan friksi kebijakan, terutama terkait isu wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.
Negosiasi koalisi diprediksi akan berlangsung alot dan memakan waktu cukup panjang setelah hasil resmi diserahkan kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, pada Rabu (4/11/2026). Jika kebuntuan ini terus berlanjut tanpa ada titik temu dalam pembentukan pemerintahan, Israel berisiko menghadapi skenario pemilu ulang untuk kesekian kalinya. Kondisi ini menambah beban politik bagi Netanyahu yang saat ini berada di bawah tekanan besar untuk mempertahankan karier politiknya di tengah perpecahan internal yang mendalam.
Kehadiran partai-partai Arab sebagai kekuatan penentu di parlemen juga menjadi variabel yang membuat peta politik semakin sulit diprediksi. Di satu sisi, mereka memiliki posisi tawar yang signifikan karena jumlah kursi yang mereka miliki, namun di sisi lain, penolakan ideologis dari partai-partai Yahudi arus utama membuat koalisi yang inklusif sulit diwujudkan. Dinamika ini memperlihatkan betapa dalamnya polarisasi di masyarakat Israel, yang tercermin secara langsung dalam perolehan suara di parlemen.
Selain faktor domestik, situasi keamanan regional juga dipandang sebagai salah satu variabel yang dapat mengubah arah negosiasi politik. Isu-isu terkait Iran dan kebijakan luar negeri Israel kerap digunakan sebagai instrumen untuk mengesampingkan perbedaan politik sementara demi kepentingan nasional. Namun, hingga saat ini, para pengamat menilai bahwa prioritas utama para pemimpin partai tetaplah mengamankan posisi dalam pemerintahan mendatang, terlepas dari tantangan politik yang sangat kompleks.
