Halorakyat.id — Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, memperingatkan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi terperosok hingga menyentuh level Rp21.000 hingga Rp22.000 per dolar Amerika Serikat. Potensi depresiasi tajam ini dipicu oleh usulan organisasi penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang berencana menurunkan status pasar modal Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).
Peringatan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2026 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10). Menurutnya, penurunan status bursa saham Tanah Air merupakan ancaman dan permasalahan yang sangat serius bagi stabilitas perekonomian nasional. Jika wacana reklasifikasi ini benar-benar terealisasi, arus modal asing diperkirakan akan keluar secara masif dari pasar saham Indonesia.
“Ini masalah sangat-sangat serius karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20 ribu, Rp21 ribu. Ada yang bilang Rp22 ribu,” ujar Hashim Djojohadikusumo.
Hashim menjelaskan bahwa jika nilai tukar mata uang Garuda terus melemah hingga menembus angka Rp22.000 per dolar AS, dampak ekonominya akan sangat terasa pada beban pembayaran utang. Pembayaran pokok dan bunga atas pinjaman luar negeri, baik sektor pemerintah maupun swasta, akan membengkak secara signifikan karena dikalkulasikan dalam mata uang asing.
Ia menegaskan bahwa kenaikan beban kewajiban valuta asing tersebut berisiko memicu tekanan likuiditas yang parah bagi perekonomian nasional. Kondisi ini dinilai dapat menjadi malapetaka serta bencana besar bagi iklim investasi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang apabila tidak segera diantisipasi dengan langkah konkret dari pemangku kebijakan.
“Kalau itu terjadi, rupiah bisa Rp21 ribu, Rp22 ribu. Pinjaman luar negeri kita harus dibayar lebih mahal. Ini bisa jadi bencana dan malapetaka bagi ekonomi Indonesia,” kata Hashim.
Ancaman reklasifikasi bursa oleh MSCI tersebut dinilai tidak muncul begitu saja, melainkan berakar dari dinamika internal pasar modal domestik. Hashim menyoroti bahwa indikasi praktik perdagangan saham yang tidak sehat dan tidak wajar menjadi alasan utama di balik perhatian ketat yang diberikan oleh penyedia indeks internasional tersebut.
Salah satu praktik yang secara khusus disinggung adalah maraknya manipulasi harga saham atau yang populer dengan sebutan saham gorengan. Adik dari Presiden Prabowo Subianto ini menuturkan bahwa praktik manipulasi tersebut merusak kredibilitas pasar modal Indonesia di mata komunitas finansial global dan memperburuk persepsi risiko bagi pemodal internasional.
Secara teknis, emiten yang dikategorikan sebagai saham gorengan umumnya memiliki porsi saham beredar di publik (free float) yang sangat terbatas. Karakteristik ini membuat pergerakan harga saham sangat mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menghasilkan nilai rasio harga terhadap laba bersih perusahaan (price to earnings ratio/PER) yang meroket hingga tingkat yang tidak masuk akal secara fundamental bisnis.
Anomali pada struktur kepemilikan dan penilaian harga saham tersebut menciptakan kerentanan tinggi serta ketidakpastian bagi para investor luar negeri. Hal ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan investor institusional global yang sangat mengedepankan transparansi, likuiditas, dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menentukan alokasi portofolio investasi mereka.
Apabila status pasar modal Indonesia diturunkan menjadi standalone market, dana-dana kelolaan global yang berbasis pada indeks MSCI Emerging Market secara otomatis diwajibkan untuk melepas kepemilikan saham mereka di bursa domestik. Penjualan saham secara massal ini akan menciptakan tekanan jual yang hebat, merusak kapitalisasi bursa, serta memicu lonjakan permintaan dolar AS yang pada akhirnya menekan kurs rupiah ke tingkat terendah.
Oleh karena itu, penataan ulang regulasi, peningkatan pengawasan terhadap praktik perdagangan tidak wajar, serta penegakan hukum di pasar modal menjadi langkah krusial yang harus segera ditempuh. Langkah tegas terhadap pelaku manipulasi saham gorengan diperlukan guna mengembalikan kepercayaan investor global serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional secara keseluruhan.
