Halorakyat.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 November 2026.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Angka penetapan UMP tahun 2027 ini mencatatkan kenaikan sebesar 7,1 persen atau setara dengan Rp 407.065 dibandingkan dengan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp 5.729.876. Persentase kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun 2026 yang mencapai 6,1 persen.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Proses penetapan nilai upah minimum ini dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Pembahasan intensif tersebut berlangsung selama tiga hari untuk mencari titik temu dari berbagai aspirasi yang berkembang.

Meskipun batas waktu penetapan secara resmi dijadwalkan pada Sabtu, 21 November 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menyelesaikan kesepakatan lebih awal. Keberhasilan ini dinilai sebagai hasil dari komunikasi yang baik antarpihak dalam menjembatani perbedaan pandangan antara kepentingan buruh dan keberlangsungan bisnis.

Pramono menegaskan bahwa kebijakan pengupahan ini merupakan bentuk komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk mewujudkan iklim kerja yang berkeadilan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja dengan menjaga agar dunia usaha di Jakarta tetap dapat beroperasi secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa tantangan dalam menentukan besaran upah selalu melibatkan upaya menjembatani ekspektasi yang berbeda dari para pemangku kepentingan. Fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa pekerja mendapatkan penghasilan yang layak, namun di sisi lain pengusaha tetap mampu menjaga stabilitas usaha di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Langkah penetapan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri di wilayah Jakarta dalam menyusun rencana penganggaran upah untuk tahun depan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berharap kebijakan ini mampu memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi di ibu kota tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Secara keseluruhan, kenaikan ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh yang diselaraskan dengan kemampuan sektor usaha. Kepgub tersebut kini menjadi acuan resmi bagi seluruh pemberi kerja di wilayah Jakarta dalam menerapkan struktur upah yang baru mulai Januari 2027 mendatang.