Halorakyat.id — Lembaga indeks global FTSE Russell secara resmi mengumumkan untuk tetap mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang sekunder atau secondary emerging market dalam tinjauan terbarunya pada November 2026. Keputusan ini menegaskan bahwa posisi pasar modal Indonesia tidak dimasukkan ke dalam daftar pantauan atau watch list, sejalan dengan pengumuman yang sebelumnya telah disampaikan pada Oktober 2026. Langkah ini mencerminkan stabilitas posisi Indonesia di mata investor institusi global yang menggunakan indeks FTSE sebagai acuan investasi mereka.
Dalam tinjauan tersebut, FTSE Russell memberikan pengakuan terhadap berbagai perkembangan positif yang telah diupayakan oleh otoritas pasar modal Indonesia. Otoritas dinilai telah melakukan langkah nyata dalam memperkuat aspek transparansi, melakukan pemantauan pengawasan yang lebih ketat, serta mempertegas penegakan regulasi di lingkungan bursa. Upaya-upaya reformasi ini dipandang sebagai sinyal kuat komitmen Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kredibel bagi para pemodal domestik maupun mancanegara.
Kendati memberikan apresiasi, FTSE Russell berpendapat bahwa masih diperlukan waktu tambahan untuk menguji serta memastikan efektivitas dari langkah-langkah perbaikan tersebut dalam jangka panjang. Oleh karena itu, FTSE Russell memutuskan untuk tetap mempertahankan perlakuan indeks yang sama bagi pasar saham Indonesia pada tinjauan Desember 2026, sebagaimana yang telah diterapkan pada tinjauan September 2026. Hal ini menunjukkan sikap hati-hati lembaga internasional tersebut sebelum memberikan kenaikan peringkat atau perubahan signifikan pada struktur indeks.
Sebagai dampak dari keputusan ini, FTSE Russell akan menunda sejumlah rencana penambahan serta pembaruan indeks ke atas bagi pasar saham Indonesia setidaknya hingga tinjauan Maret 2027 mendatang. Penundaan ini mencakup berbagai aspek teknis seperti perubahan segmen ukuran antar-tier, kenaikan rasio saham beredar di publik atau free float, serta penambahan saham-saham baru termasuk emiten yang baru melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Selain itu, pembaruan faktor penyesuaian bobot juga akan ditangguhkan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang berpotensi menyebabkan penghapusan emiten dari indeks.
Di sisi lain, mekanisme regulasi tetap diberlakukan secara ketat terhadap saham-saham yang masuk dalam daftar konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, saham-saham yang teridentifikasi oleh otoritas regulasi memiliki konsentrasi kepemilikan yang sangat tinggi akan dihapus dari indeks berdasarkan harga pasar yang berlaku. Langkah penghapusan ini dijadwalkan mulai efektif pada saat pembukaan perdagangan tanggal 21 Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga integritas indeks dari risiko likuiditas.
Keputusan mengenai kemungkinan pemulihan atau penyesuaian penuh terhadap indeks pasar saham Indonesia akan dipertimbangkan kembali oleh FTSE Russell menjelang tinjauan Maret 2027. Para pelaku pasar dan investor global kini tengah menantikan konsistensi penegakan hukum dan reformasi berkelanjutan dari pihak regulator di Indonesia. Sebelumnya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Hasan Fawzi, sempat menyatakan rencana untuk memperluas pendekatan penegakan hukum hingga ke ranah pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran yang memenuhi syarat.
Namun, sentimen positif dari pengumuman FTSE Russell tersebut tampak teredam oleh perkembangan kebijakan domestik di sektor sumber daya alam. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan instruksi tegas mengenai pengelolaan hasil pertambangan nasional. Dalam pernyataannya pada pertengahan November, Presiden menekankan bahwa mulai saat ini negara harus mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dari kekayaan alam yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tambang di tanah air.
“Mulai dari sekarang, setidaknya 70 persen hasil pertambangan harus dinikmati oleh negara, dan jika perlu, saham-saham pertambangan dikuasai oleh pemerintah,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa meskipun skema penanaman modal masih tetap diperbolehkan, mayoritas keuntungan yang dihasilkan harus dialokasikan untuk kepentingan negara setelah para investor mendapatkan kembali dana investasi mereka. Presiden menyatakan bahwa kebijakan ini sudah mulai ditegakkan dan manfaatnya diprediksi akan mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam beberapa bulan mendatang. Instruksi ini memicu perbincangan hangat di kalangan pelaku usaha mengenai teknis implementasi dan dampak finansialnya terhadap emiten pertambangan.
Pernyataan Presiden tersebut dinilai menjadi faktor penekan atau overhang bagi sektor komoditas di pasar modal. Para investor masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait rincian perhitungan dari angka 70 persen yang dimaksud, mengingat selama ini kontribusi perusahaan tambang sudah mencakup royalti, PPh, kewajiban pemenuhan pasar domestik (DMO), hingga bea ekspor. Ketidakpastian ini juga membangkitkan kembali kekhawatiran mengenai wacana penerapan skema bagi hasil bruto atau gross split di sektor mineral dan batubara yang sebelumnya sempat dibatalkan pada Juni 2026.
Kondisi pasar saham pada perdagangan Senin, 16 November 2026, mencerminkan reaksi terhadap kedua sentimen tersebut di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah sebesar 0,44 persen. Penurunan indeks terutama ditekan oleh saham-saham di sektor komoditas seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) yang turun 4,62 persen, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) yang anjlok 6,9 persen, serta PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang merosot 6,01 persen. Pelemahan ini menunjukkan respons pasar terhadap ketidakpastian kebijakan di sektor ekstraktif.
Meski demikian, pelemahan IHSG tertahan oleh performa positif sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar atau blue chip. PT Astra International Tbk (ASII) tercatat memimpin penguatan dengan kenaikan 3,64 persen, diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang naik 1,82 persen, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang tumbuh 1,31 persen. Penguatan saham Astra International terjadi seiring dengan pelaksanaan Investor Day 2026 yang mengungkap target ambisius perusahaan untuk beberapa tahun ke depan.
PT Astra International Tbk mengumumkan target keuangan jangka panjang hingga tahun 2030, di mana perusahaan membidik tingkat pengembalian ekuitas (ROE) setidaknya di level 15 persen. Selain itu, manajemen Astra memproyeksikan laba per saham (EPS) di luar pos pendapatan tidak berulang berada pada kisaran Rp1.150 hingga Rp1.200 per saham. Guna mendukung pertumbuhan tersebut, Astra berencana melakukan realokasi modal sekitar Rp10 triliun dari aset bersih pada pilar bisnis yang lebih luas untuk dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif.
Sejak melakukan tinjauan strategis pada Mei 2026, Astra kini mempertajam fokusnya pada tiga bisnis inti utama. Fokus pertama adalah sektor otomotif dengan memperluas layanan di sepanjang siklus kepemilikan kendaraan melalui penguatan rantai pasok lokal. Kedua adalah jasa keuangan yang bertujuan memacu nilai seumur hidup pelanggan melalui pendalaman penetrasi pembiayaan. Ketiga adalah solusi pertambangan dan alat berat yang difokuskan pada optimalisasi proyek berjalan, sementara sektor agribisnis tetap dikembangkan melalui percepatan replanting pada anak usahanya.
Di sektor teknologi, Indokripto Koin Semesta mengumumkan langkah ekspansi dengan menandatangani perjanjian bersyarat untuk mengakuisisi 10 persen saham PT Mitra Informatika Gemilang senilai kurang lebih Rp200 miliar. Perusahaan yang diakuisisi tersebut merupakan operator dari Bitera Data Center, sebuah pusat data carrier-neutral bersertifikasi tier 3 yang berlokasi di Jakarta. Langkah ini menandai keseriusan perusahaan dalam menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital dan kebutuhan infrastruktur data yang terus meningkat.
Sektor konstruksi juga mencatatkan perkembangan baru melalui PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) yang melakukan penyegaran di jajaran manajemen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Saleh resmi diangkat sebagai direktur utama menggantikan Janti Komadjaja yang kini menjabat sebagai komisaris. TOTL menargetkan pendapatan sebesar Rp4,3 triliun pada tahun 2026 dan melaporkan bahwa perolehan kontrak baru telah mencapai Rp3,8 triliun hingga kuartal ketiga tahun ini, yang mayoritas berasal dari proyek-proyek sektor swasta seperti pusat data dan gedung perhotelan.
Sementara itu, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjalin kerja sama strategis dengan anak usaha Indosat, PT Aplikanusa Lintasarta, untuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI). Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis di luar ketenagalistrikan yang diusung PGEO. Selain itu, perusahaan panas bumi ini juga sedang menyiapkan fondasi teknis dan komersial agar energi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya utama bagi infrastruktur pusat data di Indonesia, sejalan dengan tren global menuju energi bersih.
Di bidang industri pangan, PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) menjalin kolaborasi dengan PT Berdikari (Persero) dan Seara Alimentos dari JBS Group untuk memperkuat pasokan bahan baku protein nasional. Kerja sama ini ditujukan untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menangkap potensi pertumbuhan konsumsi protein hewani di dalam negeri yang masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Melalui ekosistem hulu ke hilir yang terintegrasi, kemitraan ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pangan berkualitas bagi masyarakat luas.
Sebagai penutup dari rangkaian berita korporasi, PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) berencana membagikan dividen interim untuk tahun buku 2026 senilai Rp35 per saham. Dengan harga penutupan saham saat ini, dividen tersebut memberikan tingkat imbal hasil atau yield sekitar 5,8 persen. Jadwal cum dividen di pasar reguler ditetapkan pada 24 November 2026, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor pemburu dividen di tengah fluktuasi pasar yang sedang terjadi akibat berbagai sentimen global dan domestik.


