Halorakyat.id — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Di tengah pengesahan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan resmi mengenai alasan tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya di dalam undang-undang baru tersebut.
Penjelasan dari pihak legislatif ini disampaikan menyusul gelombang kritik yang berdatangan dari sejumlah kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menilai ada potensi perlakuan tebang pilih dalam norma regulasi tersebut, sementara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mahfud MD sempat menyatakan bahwa ruh dari undang-undang tersebut terasa hampa tanpa kehadiran pasal illicit enrichment.
Menanggapi berbagai masukan yang masuk, Komisi III DPR RI menyatakan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada segenap elemen masyarakat, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, hingga insan pers yang dinilai terus mengawal pembentukan undang-undang tersebut sejak tahap perancangan awal.
DPR memaknai setiap sorotan kritis sebagai bagian dari ikhtiar bersama demi memastikan regulasi yang dibentuk benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Habiburokhman menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam sebuah negara demokrasi merupakan pertanda positif bahwa hukum tengah dirawat dan dipelihara secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen bangsa.
Pihaknya menegaskan bahwa tidak dimasukannya norma illicit enrichment ke dalam batang tubuh undang-undang sama sekali bukan berarti pemerintah dan DPR meninggalkan cita-cita besar untuk memiskinkan para koruptor. Prinsip utama yang menjiwai undang-undang tersebut dinilai tidak bergeser sedikit pun dari pemikiran dasar bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan finansial bagi para pelakunya (crime does not pay).
blockquote>“Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen,” tegas Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Sebelum berlakunya undang-undang ini, upaya pemulihan aset milik negara kerap menemui jalan buntu ketika pihak tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses persidangan. Lewat aturan baru ini, aset tindak pidana yang bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetap dapat dieksekusi dan dirampas oleh negara meskipun tanpa melalui putusan pidana in persona.
Selain itu, jangkauan dari Undang-Undang Perampasan Aset ini dirancang meluas dan tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi semata. Regulasi ini juga menyasar tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, hingga berbagai bentuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta yang menimbulkan kerugian bagi perekonomian masyarakat luas.
Pihak DPR juga menegaskan bahwa ancaman pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu tetap dipertahankan. Seluruh ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut berlaku secara adil kepada siapa saja tanpa memandang tingkatan jabatan, termasuk bagi para penyelenggara negara.
Tujuan pemiskinan koruptor ditegaskan tetap dapat dicapai melalui dua jalur hukum sekaligus, yaitu jalur pidana (in persona) maupun jalur nonpidana (in rem). Keputusan Komisi III DPR RI untuk memisahkan illicit enrichment disebut diambil secara matang melalui rangkaian proses pembahasan mendalam dan bukan merupakan keputusan yang muncul secara tiba-tiba di ruang hampa.
Sepanjang masa pembahasannya, Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar sedikitnya 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pelbagai pemangku kepentingan dan elemen masyarakat. Dalam proses penyaringan aspirasi tersebut, muncul perdebatan dan masukan yang beragam dari berbagai kalangan penegak hukum, akademisi, hingga aktivis mahasiswa.
Meskipun terdapat dorongan agar illicit enrichment dimasukkan, sejumlah akademisi, organisasi advokat, dan kalangan mahasiswa justru memberikan saran yang berseberangan secara jernih. Salah satunya disampaikan oleh Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, dalam RDPU Komisi III tertanggal 26 Oktober 2026 yang mengusulkan agar ketentuan tersebut tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset.
Pandangan senada juga disuarakan oleh kalangan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta Indonesia Millennials Center (IMC). Kelompok mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) turut meminta agar pengaturan illicit enrichment dipisahkan dari hukum acara perampasan aset.
Sementara itu, Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) berpandangan bahwa pengadopsian norma illicit enrichment bukanlah sebuah kewajiban mutlak dalam konvensi, melainkan pilihan hukum yang pengaturannya wajib disesuaikan dengan karakteristik dan sistem hukum nasional masing-masing negara.
Masukan kritis juga datang dari lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) memberikan peringatan bahwa perampasan aset seyogianya diposisikan sebagai instrumen pelengkap bagi perkara pidana pokok.
blockquote>“Illicit enrichment dan Unexplained Wealth Order tidak boleh dijadikan teknik pembuktian dalam perampasan aset, sebab aset tindak pidana pada prinsipnya harus dibuktikan dalam perkara pidana,” jelas Habiburokhman mengutip pertimbangan Kejaksaan.
Komisi III DPR RI menjelaskan bahwa konstruksi Undang-Undang Perampasan Aset dirancang sebagai hukum acara yang mengatur mekanisme administratif secara komprehensif. Ruang lingkupnya mencakup serangkaian tahapan teknis penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga proses pengembalian aset tindak pidana kepada negara.
Sementara itu, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana baru—termasuk delik kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara administratif—merupakan ranah dari hukum pidana materiil. Menggabungkan hukum acara dan penetapan delik pidana materiil baru dalam satu wadah regulasi dinilai berisiko mengaburkan batas tegas yang dijaga oleh asas legalitas hukum pidana.
Mengenai penegasan pidana mati dalam undang-undang ini, DPR mengklarifikasi bahwa norma tersebut bukanlah bentuk kriminalisasi baru. Ketentuan tersebut sejatinya telah lama berlaku dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga kehadirannya dalam regulasi ini hanya bersifat penegasan kembali.
Aspek hak asasi manusia (HAM) juga menjadi pertimbangan mendasar dalam perumusan undang-undang ini. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) secara tegas melarang pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun.
Ketidakmampuan seseorang dalam menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif dipandang tidak serta-merta membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. DPR menilai negara yang kuat bukanlah negara yang dengan mudah merampas harta warganya, melainkan negara yang melakukan perampasan berdasarkan alasan hukum yang sah serta melalui prosedur yang adil untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat.
Dalam konteks internasional, perbandingan praktik hukum di berbagai negara turut dijadikan bahan rujukan oleh pembentuk undang-undang. Sistem hukum di Italia menjadi salah satu contoh pembelajaran, di mana negara tersebut tidak menjadikan illicit enrichment sebagai delik pidana tersendiri, melainkan mengandalkan perampasan preventif dalam Kode Antimafia (Decreto Legislativo No. 159/2011) dan perampasan yang diperluas dalam Pasal 240-bis Codice Penale.
Pengalaman Italia juga diwarnai dengan putusan European Court of Human Rights pada 25 September 2025 dalam perkara Isaia and Others v. Italy. Pengadilan HAM Eropa saat itu memutus bahwa ketidaksesuaian antara penghasilan dan jumlah kekayaan semata tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa aset berasal dari tindak kejahatan, sehingga tanpa pembuktian yang memadai, tindakan perampasan berisiko melanggar hak atas harta benda.
Habiburokhman menambahkan bahwa instrumen internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 juga tidak mewajibkan hal tersebut secara mutlak. Pasal 20 UNCAC secara eksplisit menyebutkan bahwa pengaturan illicit enrichment bersifat imbauan yang pelaksanaannya tunduk pada konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara (subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system).
Kajian dari Basel Institute on Governance pada tahun 2021 terhadap legislasi di 103 yurisdiksi mencatat ada 98 undang-undang yang mengatur illicit enrichment, di mana mayoritas berada di kawasan Asia-Pasifik, Afrika, dan Amerika. Sebaliknya, banyak negara dengan sistem pemulihan aset yang sudah matang dan menjadi pusat keuangan dunia justru memilih untuk tidak menjadikan illicit enrichment sebagai tindak pidana, melainkan mengandalkan instrumen hukum lain yang tetap menjaga keterikatan antara aset dan tindak pidana asalnya.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Amerika Serikat sejak meratifikasi Inter-American Convention against Corruption (IACAC). Melalui resolusi persetujuan ratifikasi Senat AS tertanggal 27 Juli 2000, Washington menyatakan bahwa delik illicit enrichment yang membebankan pembuktian terbalik kepada terdakwa bertentangan dengan Konstitusi AS, sehingga AS lebih memilih bertumpu pada mekanisme perampasan pidana (criminal forfeiture).
Melalui pertimbangan komprehensif tersebut, Komisi III DPR RI meyakini bahwa Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan ini tetap memiliki taji yang kuat untuk mengejar dan merampas kekayaan hasil kejahatan, sekaligus menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak asasi warga negara sesuai amanat konstitusi.


