Halorakyat.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan hukum dalam upaya pengembalian kerugian negara dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang selama ini tersebar di banyak aturan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Undang-undang baru ini memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana atau dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Selain itu, beleid tersebut mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi proses perampasan serta mengelola aset-aset hasil tindak pidana tersebut agar lebih terukur dan akuntabel.

“Agar mekanisme Perampasan Aset tidak dijadikan senjata politik atau sarana pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum,” ujar Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman.

Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR menegaskan bahwa regulasi ini telah disusun sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di lapangan. Hal tersebut menjadi perhatian utama karena aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan wewenang perampasan dengan integritas tinggi tanpa mencederai hak-hak warga negara yang tidak bersalah.

Kendati telah disahkan, kebijakan ini menghadapi sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil, salah satunya datang dari Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT FH UGM). Mereka menilai terdapat persoalan mendasar baik secara formil maupun materiil yang belum terjawab dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

Peneliti PUKAT FH UGM, Zaenur Rohman, menyoroti proses pembahasan draf yang dinilai tidak transparan karena tidak dipublikasikan kepada khalayak umum. Menurutnya, pelibatan akademisi dan kelompok masyarakat sipil selama ini terkesan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat kehadiran tanpa adanya partisipasi yang bermakna dalam memberikan masukan terhadap substansi aturan.

Selain masalah prosedural, PUKAT FH UGM melayangkan sepuluh catatan kritis terhadap materi undang-undang ini. Salah satu poin utama yang disoroti adalah absennya mekanisme perampasan harta tidak wajar milik penyelenggara negara. Padahal, instrumen ini dianggap sangat krusial bagi publik sebagai dasar untuk melacak kekayaan pejabat yang tidak seimbang dengan penghasilan sah mereka.

Zaenur berpendapat bahwa tanpa aturan yang mengaitkan perampasan harta tidak wajar dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pejabat yang memiliki kekayaan tidak masuk akal akan tetap merasa aman. Kondisi tersebut dinilai tetap memberikan celah bagi oknum pejabat untuk mempertahankan harta hasil korupsi selama perkara pidana pokoknya tidak pernah dibuka oleh aparat penegak hukum.

Kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa undang-undang yang diharapkan menjadi senjata ampuh melawan korupsi ini justru bisa kehilangan efektivitasnya jika tidak disertai dengan kemauan politik yang kuat dalam implementasi. Masyarakat kini menanti bagaimana lembaga independen yang dibentuk akan bekerja di tengah kritik yang terus bergulir mengenai substansi aturan tersebut.