Halorakyat.id — Badan Gizi Nasional (BGN) secara bertahap meningkatkan skala penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan model penyajian prasmanan dari 66 menjadi 200 titik pelaksanaan. Langkah perluasan ini dilakukan setelah melalui serangkaian tahap uji coba untuk memastikan keefektifan pola pelayanan pangan kepada para penerima manfaat.
Antusiasme berbagai pihak untuk mengadopsi skema penyajian prasmanan terpantau sangat tinggi di berbagai daerah. Hingga saat ini, BGN telah mengantongi sekitar 1.600 pendaftar dari kalangan penyelenggara yang mengajukan diri untuk menerapkan metode penyajian makanan secara mandiri tersebut.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan perkembangan pesat tersebut saat menggelar inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat (20/11). Pengawasan langsung ini dilakukan guna meninjau efektivitas tata kelola dapur serta kesiapan personel penyaji di lapangan.
“Sudah bagus. Ini kita lagi dari piloting ke implementasi. Kita tingkatkan dari kemarin 66 sudah sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600,” kata Kepala BGN Sudaryono.
Kendati jumlah pendaftar melonjak signifikan, Sudaryono menegaskan bahwa implementasi model penyajian prasmanan tidak dibenarkan berjalan secara berdikari tanpa pengawasan ketat. Setiap unit penyelenggara yang berminat mengoperasikan pola prasmanan diwajibkan melakukan pelaporan resmi terlebih dahulu kepada BGN.
Selain mekanisme pelaporan, seluruh calon pengelola unit pemenuhan gizi harus mengikuti rangkaian pelatihan intensif yang disiapkan oleh otoritas terkait. Pelatihan tersebut dirancang untuk membekali petugas dengan pemahaman mendalam mengenai standar operasional prosedur (SOP) serta regulasi keselamatan pangan.
“MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan,” tegas Sudaryono.
Prosedur ketat tersebut sengaja diterapkan sebagai langkah antisipasi untuk menjamin higienitas, mutu gizi, serta aspek keamanan bahan pangan yang disajikan. BGN enggan mengambil risiko timbulnya potensi masalah kesehatan atau kegagalan tata kelola akibat kelalaian pihak pengelola dalam menerapkan panduan teknis.
Sudaryono tidak menampik bahwa ketetapan mengenai kewajiban sertifikasi dan pelatihan ini berkonsekuensi pada kecepatan ekspansi program yang sedikit tertahan. Namun, pihak regulator menetapkan kepatuhan terhadap standar keselamatan jauh lebih berharga daripada akselerasi yang mengabaikan ketelitian.
Pendekatan berhati-hati ini diyakini mampu membangun fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Dengan sistem verifikasi dan edukasi bertahap, BGN optimistis kualitas penyajian prasmanan dapat terjaga konsisten di setiap daerah yang mengimplementasikannya.
Ia memungkas bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kedisiplinan para petugas di SPPG seluruh Indonesia. Pengetatan alur penerimaan dan pelatihan resmi diharapkan dapat menciptakan ekosistem penyediaan makanan bergizi yang aman, sehat, dan berdampak positif bagi gizi anak bangsa.


