Halorakyat.id — Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan, termasuk pakar hukum. Regulasi ini dipandang sebagai momentum krusial untuk menggeser paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia yang selama ini cenderung hanya berfokus pada vonis hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang lebih nyata dengan menyasar langsung pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset hasil kejahatan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyatakan bahwa selama ini penegakan hukum terhadap koruptor masih memiliki celah yang cukup lebar. Fokus utama aparat penegak hukum seringkali hanya terbatas pada durasi masa kurungan, tanpa dibarengi dengan upaya sistematis untuk memastikan bahwa pelaku tidak lagi memiliki akses terhadap kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Hal ini menyebabkan fenomena di mana koruptor masih dapat menikmati keuntungan ekonomi setelah selesai menjalani masa hukumannya.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan, sehingga paradigma ini harus segera diakhiri,” tegas Hardjuno Wiwoho.

Hardjuno menambahkan bahwa kekayaan hasil korupsi sering kali dialihkan kepada anggota keluarga atau pihak lain agar tidak terdeteksi oleh otoritas. Dengan berlakunya UU Perampasan Aset, diharapkan praktik penyembunyian harta tersebut dapat diminimalisir. Ia menekankan bahwa aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tetap dapat dirampas meskipun telah dipindah tangankan atau disembunyikan melalui skema perusahaan tertentu.

Meski demikian, Hardjuno memberikan catatan penting terkait perlindungan hak pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Ia menegaskan bahwa proses perampasan harus tetap berpijak pada asas kepastian hukum dan pembuktian yang transparan agar tidak mencederai hak konstitusional masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Perlindungan terhadap harta keluarga yang diperoleh secara legal harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan regulasi tersebut di lapangan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya masa transisi selama satu tahun sebelum undang-undang ini berlaku efektif secara penuh. Waktu tersebut dinilai sangat ideal bagi masyarakat maupun praktisi hukum untuk melakukan kajian mendalam serta uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika ditemukan norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat dalam menyempurnakan kesiapan pelaksanaannya di masa depan.

Terkait teknis operasional, Hardjuno mengingatkan pentingnya kejelasan kewenangan antara badan pengelola aset rampasan dengan badan pengawas perampasan aset. Ia mewanti-wanti agar kedua lembaga tersebut tidak menjadi institusi baru yang justru menciptakan tumpang tindih kewenangan atau bahkan celah penyimpangan baru. Transparansi dalam pengelolaan nilai aset yang dirampas dan akuntabilitas penggunaan hasilnya bagi negara menjadi kunci utama agar masyarakat dapat menaruh kepercayaan penuh terhadap regulasi ini.

Harapan besar disematkan pada efektivitas undang-undang ini untuk menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang tidak lagi menguntungkan secara finansial. Dengan memastikan bahwa koruptor tidak dapat mewariskan atau menikmati hasil kejahatannya, negara diharapkan mampu memberikan pesan kuat bahwa hukum di Indonesia memiliki taring yang tajam untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.