Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa luas wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia saat ini telah mengalami penurunan secara signifikan. Dalam pernyataan yang disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), Presiden menyebutkan bahwa dari yang sebelumnya mencapai ratusan ribu hektar, luas lahan terbakar kini tersisa kurang dari 1.000 hektar.
Penurunan drastis ini diklaim sebagai hasil langsung dari upaya intervensi pemerintah yang dilakukan secara besar-besaran dalam beberapa waktu terakhir. Presiden mengakui bahwa kondisi alam yang dihadapi cukup berat, namun tindakan mitigasi yang terstruktur telah berhasil menekan angka luasan kebakaran secara efektif dalam hitungan beberapa minggu saja.
“Tetapi, dari ratusan ribu beberapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Awalnya, Presiden mengaku sempat mengkhawatirkan angka luasan karhutla yang masih sangat besar. Namun, setelah menerima laporan rinci dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto, diketahui bahwa total luas karhutla di enam provinsi yang terdampak kini hanya tersisa 639,23 hektar. Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran, mulai dari panglima, kapolda, hingga pejabat daerah yang terlibat dalam operasi pemadaman.
Guna menjaga kelestarian hutan ke depannya, Presiden memberikan instruksi khusus untuk memperkuat mitigasi di tingkat desa. Beliau telah meminta Menteri PAN-RB untuk mempersiapkan pembentukan 70.000 polisi hutan. Personel ini nantinya akan mendapatkan pelatihan khusus dari pihak kepolisian maupun TNI agar memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjaga kawasan hutan dari potensi ancaman kebakaran yang lebih luas.
Di sisi lain, situasi di BNPB sendiri tengah menjadi sorotan publik menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (13/10/2026). KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta beberapa pihak dari unsur swasta dalam operasi tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa operasi tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Selain mengamankan para pihak terkait, tim penyidik KPK juga berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 1,4 miliar serta sejumlah logam mulia sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus tersebut.
Menanggapi peristiwa tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P Panjaitan, menegaskan bahwa lembaganya akan bersikap kooperatif. Pihak BNPB menyatakan komitmen untuk tidak melakukan intervensi apa pun terhadap jalannya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Berton menambahkan bahwa pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk segera melakukan penelusuran internal serta mengamankan dokumen-dokumen yang diperlukan guna mendukung proses hukum. Meskipun demikian, BNPB tetap menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang diamankan.
Seluruh jajaran di lingkungan BNPB kini diimbau untuk tetap fokus menjalankan tugas utama dalam penanggulangan bencana serta misi kemanusiaan. Pihak manajemen BNPB menegaskan bahwa operasional lembaga akan tetap berjalan sembari menunggu hasil resmi dari proses hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Fokus utama saat ini adalah penguatan tata kelola serta integritas internal demi menjaga kepercayaan publik terhadap instansi penanggulangan bencana tersebut.
