Halorakyat.id — Seorang warga yang berprofesi sebagai pengajar dan aktivis, Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub, resmi mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta lembaga peradilan konstitusi tersebut mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang semula 40 tahun menjadi paling rendah 19 tahun.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs resmi Mahkamah Konstitusi pada Rabu (18/11/2026), permohonan gugatan tersebut telah terdaftar dan teregister secara resmi dengan Nomor 432/PUU-XXIV/2026. Gugatan ini secara khusus menyasar Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai syarat kriteria usia bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sebelumnya, norma dalam Pasal 169 huruf q menyebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Ketentuan pasal tersebut juga sempat dilakukan perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menambahkan klausul bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Dalam berkas permohonannya, pemohon mengemukakan argumen bahwa pematokan angka usia 40 tahun sebagai syarat tunggal telah membatasi hak-hak konstitusional warga negara yang sebenarnya memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan kepemimpinan untuk menjadi calon pemimpin nasional. Pemohon menilai batas usia kronologis semata tidak seharusnya dijadikan satu-satunya patokan mutlak untuk mengukur tingkat kecakapan seseorang dalam memimpin negara.

Selain argumen mengenai hak konstitusional, pemohon turut menyoroti perkembangan dinamika politik nasional belakangan ini. Pemohon mengungkit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang bermuara pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026, sehingga mengakibatkan kekosongan kursi kepemimpinan tersebut.

“Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama,” tutur Pemohon Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub.

Atas dasar pemikiran tersebut, pemohon mendorong agar batasan usia paling rendah 19 tahun dapat diakomodasi dan dipertimbangkan oleh majelis hakim konstitusi sebagai alternatif persyaratan formal. Pematokan batas usia yang lebih muda ini nantinya diimbangi dengan mekanisme penilaian komprehensif terhadap kecakapan, kejujuran, amanah, serta kemampuan calon dalam menyampaikan gagasan-gagasan strategis bagi bangsa.

Dalam petunjuk amarnya, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa berusia paling rendah 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon meminta frasa tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup batas usia paling rendah 19 tahun yang cakap dalam kejujuran, amanah, cerdas, serta mampu menyampaikan gagasan.

Selain itu, petitum permohonan tersebut juga mengaitkan kelengkapan persyaratannya dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), di mana Presiden mengusulkan calon Wakil Presiden sekaligus kelengkapan persyaratannya kepada Pimpinan MPR untuk diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan agenda persidangan untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut. Berdasarkan jadwal resmi dari pihak kepaniteraan MK, sidang pemeriksaan pendahuluan atau sidang perdana gugatan nomor 432/PUU-XXIV/2026 tersebut rencananya akan digelar pada Rabu, 25 November 2026 mendatang.